Ganjar menyinggung hal itu mengingat Prabowo pernah menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.
Menurut Ganjar, data petani di Indonesia saja tidak pernah beres. Sehingga, jika data petani dikelola dengan baik, maka distribusi pupuk bersubsidi dapat merata dan tepat sasaran. Selain itu, menurut Ganjar, kuota pupuk juga tak boleh dibatasi.
