"Mekanisme penyaluran Pupuk bersubsidi yang melalui eRDKK, tebus pupuk bersubsidi, tidak singkorn datanya. Yang kedua, data eRDKK hari ini dengan yang musim berikunya tidak sama. Masih banyak petani penggarap yang sewa lahan, tidak ada jaminan musim depan tanam lagi. Belum tentu," jelasnya.
"Banyak lagi juga masalah human error, satu desa di Magelang tidak bisa menebus pupuk, karena penyuluhnya tidak memasukan nama-nama itu ke eRDKK, kita angkut masalah itu ke jakarta," tambahnya.
Ia menyebut, Jawa Tengah mendapatkan alokasi pupuk subsidi yang cukup besar. Namun, tak semua terserap oleh petani.
"Kalau jumlah pupuk 2023 ini ada sekitar 3 juta ton sekian, tapi tidak terserap semua. Kebutuhannya 69 komuditas menjadi 9 komuditas mencapai 5 juta ton, padahal petani tidak bisa dibatasi. Tapi kita tidak menyalahkan siapa pun, karena itu sesuai Permentan," jelasnya.
Baca Juga:Punya Kaki Ceper, Jangan Terbiasa Berolahraga Menggunakan Tumit, Ini Penjelasan dari Dokter
Sementara itu Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengatakan dalam menghadapi krisis pangan global yang sedang terjadi, penting bagi Indonesia untuk memiliki Tingkat ketahanan pangan yang kuat. Salah satunya menyelesaikan masalah pupuk.
"Untuk mencapai itu, pupuk merupakan salah satu komoditas inti dalam tercapainya ketersediaan pangan nasional yang baik. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting agar ketahanan pangan nasional kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan pangan global," ujarnya.
