SuaraJawaTengah.id - Dalam debat capres ketiga menjelang Pemilu 2024, isu mengenai transparansi data Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi sorotan hangat.
Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menekankan bahwa Prabowo tidak dapat sembarangan membuka data Kemhan kepada publik karena adanya informasi yang bersifat konfidensial.
Menanggapi desakan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta, Rezasyah menyatakan bahwa Prabowo memang memiliki data yang konfidensial dan harus berhati-hati dalam menafsirkan mana yang dapat dibuka ke publik dan mana yang harus tetap tertutup.
Data tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang yang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian tertentu.
"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data kemhan itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," kata Rezasyah, Senin (8/1/2024).
Dalam debat yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri, beberapa kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik oleh Anies dan Ganjar.
Mereka menyoroti proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.
Menanggapi kritikan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa data kemhan yang disampaikan oleh kedua pesaingnya keliru dan menawarkan untuk bertemu di luar sesi debat untuk membahasnya lebih lanjut.
Baca Juga:Ganjar Pranowo Lagi-lagi Sentil Prabowo, Kali Ini soal Rencana Impor Sapi dari India
Anies merespons dengan menantang Prabowo untuk menunjukkan data yang benar di depan publik selama debat.
Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan negara secara terbuka tidaklah pantas dan bisa berisiko.
Komentar Prabowo tersebut menunjukkan sikapnya yang hati-hati terhadap informasi sensitif dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pertahanan negara.
Meskipun ada tekanan untuk lebih transparan, Prabowo mempertahankan pendirian bahwa terdapat aspek dalam pertahanan negara yang harus tetap dirahasiakan demi keamanan nasional.
"Betul, enggak bisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.
Isu ini membuktikan kompleksitas yang dihadapi oleh para pemimpin dalam menyeimbangkan kebutuhan transparansi dan keamanan, terutama data kemhan.
Sementara masyarakat menginginkan keterbukaan dan akuntabilitas, perlindungan terhadap informasi yang bersifat konfidensial juga penting untuk menjaga keamanan negara.
Sikap Prabowo dalam menangani masalah data kemhan ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan pertimbangan matang dalam kepemimpinan, terutama dalam urusan pertahanan dan keamanan nasional.
Baca Juga:Singgung soal Etika Jokowi Bertemu Prabowo dan Airlangga, Ganjar: Bawaslu Enggak Boleh Takut Ya!
