SuaraJawaTengah.id - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana meminta kepada semua stakeholder untuk mewaspadai potensi-potensi kerawanan pada Pilkada serentak 2024.
Hal itu disampaikan Nana saat memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Mantap Praja Candi di Lapangan Parade Kodam IV/ Diponegoro, Semarang pada Senin, 26 Agustus 2024.
Dijelaskan Nana, sejumlah tahapan Pilkada serentak 2024 masuk di musim penghujan, mulai dari tahapan kampanye, hari tenang, maupun pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti.
“Maka potensi kerawanan yang timbul karena kondisi alam harus diwaspadai,” kata dia.
Baca Juga:Lepas 1.141 Kontingen PON XXI, Nana Sudjana Targetkan Jateng Dulang Minimal 50 Medali Emas
Pun demikian, lanjut dia, potensi kerawanan yang disebabkan oleh ulah manusia juga perlu diwaspdai. Sejumlah kerawanan itu diantaranya pengerahan massa, polarisasi karena perbedaan pilihan, penyebaran berita hoax, kampanye hitam, dan politik uang. Potensi-potensi itu perlu dipetakan dengan baik.
"Kita harapkan bahwa melalui operasi Mantap Praja, potensi-potensi kerawanan ini sudah kita antisipasi," ujarnya.
Untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan yang ada, Nana mengaku, akan berkolaborasi antar Forkopimda, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.
Nana menyebutkan, jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja ini meliputi: sebanyak 24.340 personel dari Polda Jawa Tengah, 3.100 personel dari Kodam IV/ Diponegoro, 113.622 personel dari Satlinmas, dan 5.900 - an dari Satpol PP kabupaten/ kota.
Operasi ini akan berlangsung sejak 27 Agustus 2024 hingga pelantikan pasangan calon terpilih.
Baca Juga:Diisukan akan Maju di Pilkada Jakarta, Ini Komentar Hendrar Prihadi
Nana juga menekankan agar petugas memberi pengawalan dan pengamanan yang persuasif dan humanis. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut menciptakan situasi kondusif.
Pada kesempatan itu, Nana juga kembali mengingatkan kepada TNI, Polri, dan ASN untuk tetap menjaga netralitas dan soliditas.
