SuaraJawaTengah.id - Bupati Kendal sekaligus Politisi Golkar Dico Ganinduto kembali maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kendal 2024. Suami dari Chaca Frederica tersebut itu pun mengeluarkan keputusan mengejutkan dengan menggandeng PKB sebagai kendaraan politiknya Pilkada Kendal.
Pengamat politik dari UIN Walisongo Semarang, M Kholidul Adib mengungkapkan peristiwa politik di Kabupaten Kendal yaitu kasus penolakan KPU Kendal terhadap pencalonan Dico M Ganinduto - KH Ali Nuruddin yang diusung oleh PKB perlu menjadi perhatian banyak pihak.
Diketahui, KPU menolak pencalonan Dico - KH Ali Nuruddin karena sebelumnya PKB sudah mendaftarkan paslon Dyah Kartika Permana Sari - Denny Karnadi (Tika-Denny).
Sengketa tersebut dipicu oleh adanya dua SK persetujuan atau rekomendasi DPP PKB terhadap paslon yang diusung dalam pilkada Kendal.
Pertama, DPP PKB pada tanggal 21 Agustus 2024 mengeluarkan SK Persetujuan atau rekomendasi untuk paslon Dyah Kartika Permana Sari - Benny Karnadi pada tanggal 21 Agustus 2024.
Kedua, terbit SK persetujuan rekomendasi DPP PKB tanggal 24 Agustus 2024 yang memberi dukungan kepada paslon cabup-cawabup Dico M Ganinduto - KH Ali Nuruddin.
"Padahal kemarin itu masih pendaftaran belum masuk tahap penetapan calon. Sementara di pasal 12 PKPU nomor 8 tahun 2024 menyebutkan jika partai politik mendaftarkan dua pasangan calon maka KPU meminta klarifikasi kepada partai politik mengenai mana SK persetujuan atau rekomendasi yang sah," ujar Adip saat dikonfirmasi pada Sabtu (31/8/2024).
Sementara, menurut Adib, yang dilakukan KPU Kendal belum menerima pendaftaran paslon sehingga belum melakukan klarifikasi kepada partai namun sudah keburu menolak pendaftaran paslon Dico - KH Ali Nuruddin.
DPC PKB Kendal pun mengajukan gugatan kepada Bawaslu. Dasar hukum PKB mengajukan gugatan adalah dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 12 disebutkan jika partai politik mengusung dua pasangan calon maka menugaskan KPU RI untuk meminta klarifikasi kepada partai pengusung.
"Mengacu pasal 12 PKPU nomor 8 tahun 2024 tersebut mestinya KPU Kendal bisa menerima pendaftaran Dico-KH Ali Nuruddin bukan malah menolaknya. Setelah KPU menerima baru KPU melakukan verifikasi dan meminta klarifikasi kepada partai politik terkait SK mana yang sah," jelas Adib.
Menurutnya, dalam perspektif teori demokrasi, kasus penolakan KPU Kendal terhadap pencalonan Dico M Ganinduto - KH Ali Nuruddin menyisakan masalah serius bagi prosedur demokrasi di Indonesia.
"Sebagaimana kita pahami bahwa pemilukada adalah wujud nyata implementasi demokrasi di tingkat lokal yang diwujudkan dengan adanya partisipasi warga negara baik secara perorangan maupun melalui lembaga partai politik untuk terlibat dalam rekrutmen kepemimpinan politik melalui pemilu," ujarnya.
"Aturan yang dibuat tidak boleh mengebiri kebebasan masyarakat dan hak partai politik sebagai pilar demokrasi," imbuhnya.
Adib mengungkapkan, yang dilakukan DPC PKB Kendal tidak menarik paslon tetapi mendaftarkan paslon lain berdasarkan SK perubahan DPP PKB tanggal 24 Agustus 2024 tentang persetujuan pasangan Dico - KH Ali Nuruddin.
"Maka jangan disalahkan jika muncul penilaian bahwa penolakan KPU Kendal terhadap pendaftaran paslon Dico - KH Ali Nuruddin bisa dinilai bagian dari upaya mengebiri hak-hak partai politik. Sekali lagi mestinya sesuai PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 12 KPU Kendal bisa menerima pendaftaran Dico - Ali Nuruddin dan melakukan klarifkasi ke parpol pengusung," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Yahya Ahmad Zein ikut menyoroti fenomena Politik di Kabupaten Kendal tersebut.
Ia mengatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik memiliki norma dan kewenangan tersendiri untuk mengusung calon kepala daerah. Sehingga menurutnya, yang menjadi problematika bahwa dalam perundang-undangan tidak ada larangan partai politik untuk menarik dukungannya, sebelum penetapan calon oleh KPU.
"Jadi artinya begini, sebenarnya sebelum penetapan calon kepala daerah oleh KPU, maka dukungan bisa diberikan kepada siapa saja. Jadi KPU seharusnya menerima namun setelah itu dilakukan verifikasi kepada parpol. Dan yang diatur dalam dalam normanya di Pasal 53 ayat 1 UU 8 Tahun 2015 itu kalau kemudian partai politik atau gabungan partai politik menarik pasangan calon atau calon mengundurkan diri sejak ditetapkan, nah baru ada sanksi di situ," kata Yahya dari keterangan tertulis.
Menurutnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setiap partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan satu pasangan calon. Terkait adanya penarikan dukungan oleh PKB terhadap salah satu calon dan mengeluarkan rekomendasi baru, dirinya pun mempertanyakan pelanggaran apa yang dilakukan parpol tersebut.
Lebih lanjut, Yahya menilai bahwa kericuhan tersebut bisa terjadi dalam proses Pilkada karena memang tidak ada norma larangan, selain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
“Artinya sebelum adanya penetapan calon oleh KPU, itu menjadi haknya partai politik untuk mendukung siapa saja. Dan itu menjadi hukum publik dan dilarang, pada saat tadi, pada saat kemudian sudah ditetapkan," ujarnya.
“Ini tugas PKB Kendal karena di Pileg kemarin jadi partai pemenang. Dan pada Pilkada ini merasa sangat terpanggil untuk menampilkan kader-kader terbaik yang bisa memperbaiki dan memperjuangkan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal,” kata dia.
Adapun kronologis penerimaan dua SK DPP PKB tersebut menurut Ketua DPC PKB Kendal, Muhammad Makmun, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 WIB pihak paslon Tika - Benny Karnadi menyampaikan kepada DPC PKB Kendal SK DPP PKB tertanggal 21 Agustus untuk proses pendaftaran Cabup-Cawabup Kendal.
DPC PKB Kendal kemudian melakukan pendaftaran pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. Tetapi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 itu usai mendaftarkan paslon Tika-Denny sekira pukul 14.00 WIB pihak Dico - KH Ali Nuruddin menyampaikan kepada DPC PKB Kendal SK DPP PKB tertanggal 24 Agustus untuk proses pendaftaran Cabup-Cawabup.
Dengan adanya SK DPP PKB yang baru tersebut DPC PKB Kendal juga melaksanakan perintah DPP PKB untuk mendaftarkan paslon Dico - KH Ali Nuruddin pada hari itu juga pukul 20.00 WIB.
Tetapi Pendaftaran paslon Dico - KH Ali Nuruddin ditolak oleh KPU Kendal. KPU berpedoman pada pasal 100 PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang tidak boleh partai politik mencabut dukungan pasangan calon.
Padahal pasal 53 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah larangan menarik pasangan calon atau mengundurkan diri sejak ditetapkan.
