SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat pencapaian signifikan dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada tahun 2024, nilai MCP Pemprov Jateng mencapai 95,56, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 90,80.
Penghargaan atas capaian ini diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Apa Itu MCP dan Mengapa Penting?
Baca Juga:BRI Semarang dan PSMTI Berkolaborasi, Gelar Aksi Sosial dan Edukasi
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Program ini menilai kinerja pemerintah dalam delapan area strategis, yaitu:
- Perencanaan dan penganggaran APBD.
- Pengadaan barang/jasa yang transparan.
- Pelayanan publik yang bebas pungli.
- Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Manajemen kepegawaian yang profesional.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Administrasi pengadaan barang dan jasa yang tertib.
Menurut Taj Yasin, keberhasilan ini menunjukkan bahwa komitmen integritas di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk di tingkat kabupaten/kota, telah berjalan dengan baik.
“Kita perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” ujarnya.
Tren peningkatan nilai MCP di Jawa Tengah dinilai sebagai hasil dari kerja keras seluruh jajaran ASN dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Taj Yasin pun mengapresiasi kontribusi ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mempertahankan integritas.
“Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bahkan meningkatkannya,” tambahnya.
Baca Juga:Purwokerto Half Marathon 2025 Resmi Diluncurkan, Targetkan 8.000 Pelari
Selain Pemprov Jateng, tiga kabupaten di Jawa Tengah juga mendapatkan apresiasi serupa dari KPK, yakni Kabupaten Sragen, Batang, dan Wonogiri. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
