Siasat Jitu 'Sulap' Aset Mangkrak Jadi Lapak Cuan UMKM, Wakil Ketua DPRD Jateng Ungkap Caranya

SuaraJawaTengah.id - UMKM, Aset Mangkrak, DPRD Jateng, Sarif Abdillah, Ruang Publik, Ekonomi Daerah, Pemberdayaan UMKM, Pemprov Jateng

Banyaknya aset pemerintah yang terbengkalai dan tak terurus menjadi sorotan. Alih-alih menjadi bangunan mati, aset-aset ini didorong untuk 'disulap' menjadi ruang publik produktif sekaligus lapak cuan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Gagasan ini datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, yang melihat potensi besar dari optimalisasi aset mangkrak untuk mendongkrak perekonomian lokal. Menurutnya, ini adalah solusi konkret di tengah kebutuhan UMKM akan ruang promosi yang layak.

Sarif menegaskan, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Baca Juga:UMKM Teh Asal Bogor Sukses Ekspansi Global Berkat Pendampingan BRI

“Sehingga UMKM yang ada, dapat terus tumbuh dan berkembang, sekaligus menjadi pilar ekonomi daerah yang tangguh,” ungkapnya di Semarang.

Pria yang akrab disapa Kakung ini menyoroti jumlah UMKM yang masif di setiap daerah. Ia memberikan gambaran skala persoalan sekaligus potensi yang ada di depan mata. Dia mencontohkan, di Kabupaten Cilacap saja, setidaknya ada 900 pelaku UMKM.

“Keberadaannya tentu harus terus diberdayakan melalui berbagai pelatihan, pendampingan, hingga promosi,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Di sinilah peran aset-aset terbengkalai menjadi krusial. Menurut Sarif, pemanfaatannya adalah langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah.

“Sejauh ini, kata Sarif, banyak aset-aset pemerintah yang terbengkalai. Keberadaannya, harus dioptimalkan sebagai ruang publik sekaligus sebagai ruang promosi UMKM,” katanya.

Baca Juga:UMKM Binaan BRI, Sanrah Food Sukses Ekspor Sambal dan Bebek Ungkep

Dengan strategi ini, posisi UMKM tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan berubah menjadi motor penggerak utama.

“UMKM perlu kita dampingi dan diberi ruang, maka mereka tangguh. UMKM tak lagi ditempatkan sebagai penyangga, tetapi sebagai ekonomi subsisten, yakni sebagai fondasi ekonomi nasional,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Alokasi ruang publik untuk UMKM, menurutnya, sangat signifikan karena keberadaannya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

“Keberadaan UMKM di ruang publik juga dapat memperkuat identitas lokal dan memperkaya keragaman ekonomi suatu daerah,” tegas Sarif Kakung.

Meski demikian, ide 'menyulap' aset mangkrak ini tidak boleh dilakukan secara serampangan. Aspek keindahan dan kenyamanan menjadi syarat mutlak agar ruang publik tetap berfungsi baik bagi semua kalangan.

“Butuh kolaborasi antara penyelenggara fasilitas publik dan pelaku UMKM agar ruang-ruang usaha tetap tertib, bersih, dan estetik,” tandasnya.