Kuota Dokter Spesialis Tak Bertambah?
Ironisnya, tujuan UU Kesehatan untuk memperbanyak jumlah dokter spesialis justru diragukan efektivitasnya melalui skema hospital-based.
Rudi menyoroti bahwa alih-alih menambah, sistem ini berpotensi hanya menggeser kuota yang sudah ada dari universitas ke rumah sakit.
Ia mencontohkan kondisi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, di mana satu rumah sakit pendidikan seringkali menjadi tempat praktik bagi mahasiswa dari beberapa universitas.
"Faktanya, kuota mahasiswa justru berkurang dari universitas dan dialihkan ke hospital-based. Padahal, jika tujuannya menambah tenaga dokter spesialis, semestinya jumlahnya bertambah, bukan bergeser," ungkapnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon, Azam Prasojo Kadar, menyatakan permohonan uji materi Pasal 187 Ayat (4) dan Pasal 209 Ayat (2) UU Kesehatan telah didaftarkan ke MK pada 13 Agustus 2025.
Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan oleh rumah sakit dianggap lemah karena tidak merujuk pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan satu sistem pendidikan nasional.
"Payung hukum rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama cacat hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 UUD 1945,” tegas Azam.
Pihaknya berharap MK dapat segera menyidangkan perkara ini untuk mengakhiri potensi konflik dan ketidakpastian hukum, serta mengembalikan marwah pendidikan kedokteran ke jalur yang semestinya, yakni di bawah koordinasi kementerian yang membidangi pendidikan.
Baca Juga:UKT Meroket Tinggi, Mahasiswa Baru Unsoed Syok: Dikira Duit Tinggal Petik Ya!
