- Isu Dewan Jenderal muncul dari penolakan AD terhadap gagasan Angkatan Kelima yang didukung PKI.
- Dokumen Gilchrist menguatkan tuduhan adanya jenderal yang didukung asing untuk menggulingkan Sukarno.
- Dua isu ini menjadi bahan bakar utama yang memicu meletusnya peristiwa berdarah G30S PKI 1965.
SuaraJawaTengah.id - Sejarah kelam Gerakan 30 September (G30S) 1965 tidak lahir dari ruang hampa. Jauh sebelum malam jahanam itu, udara politik Indonesia sudah sesak oleh racun kecurigaan, intrik, dan perang urat syaraf.
Dua narasi besar yang menjadi bahan bakar utama berkobarnya api tragedi adalah isu Dewan Jenderal dan kemunculan Dokumen Gilchrist.
Keduanya saling berkelindan, menciptakan paranoia tingkat tinggi di kalangan elite politik dan militer, yang pada akhirnya meledak menjadi salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah bangsa.
Akar Masalah: Penolakan Angkatan Kelima
Baca Juga:Mengenang Kisah Cinta PierreTendean, Pahlawan yang Gugurdalam Peristiwa G30S/PKI
Semua bermula dari gagasan pembentukan Angkatan Kelima, sebuah kekuatan militer yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai.
Ide yang digulirkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ini mendapat angin segar dari Presiden Sukarno, yang bahkan telah menerima tawaran bantuan 100.000 pucuk senjata dari Republik Rakyat Tiongkok.
Namun, para petinggi Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani, menolak mentah-mentah usulan tersebut. Mereka khawatir keberadaan Angkatan Kelima akan merusak hierarki militer dan menjadi tentara swasta bagi PKI.
Penolakan tegas inilah yang kemudian digoreng menjadi desas-desus liar: ada sekelompok jenderal yang tidak loyal dan berpotensi makar terhadap Presiden Sukarno.
Lahirnya Isu Kudeta Dewan Jenderal
Baca Juga:Selamat dari Maut G30S/PKI, Begini Kisah Dramatis Jenderal AH Nasution Selamatkan Diri
Dari penolakan itu, lahirlah isu "Dewan Jenderal". Kabar yang berembus kencang menyebutkan bahwa para perwira tinggi Angkatan Darat ini membentuk sebuah dewan rahasia untuk merencanakan kudeta terhadap Sukarno.
Isu ini begitu kuat hingga Presiden Sukarno sendiri sempat memanggil Ahmad Yani untuk menghadap ke Istana pada 1 Oktober 1965. Tragis, beberapa jam sebelum pertemuan itu, Yani sudah menjadi korban penculikan dan pembunuhan.
Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, menjadi salah satu tokoh yang paling menelan isu ini. Merasa berkewajiban melindungi Presiden, ia merancang gerakan untuk "mendahului" aksi Dewan Jenderal dengan menangkap para perwira tinggi tersebut.
Dalam pengakuannya, rencana ini bahkan telah ia sampaikan kepada Soeharto, yang saat itu menjabat Pangkostrad, dan klaimnya mendapat dukungan serta janji bantuan pasukan.
Dokumen Gilchrist: Tuduhan Campur Tangan Asing
Situasi semakin keruh dengan munculnya "Dokumen Gilchrist". Dokumen yang disebut-sebut sebagai telegram rahasia Duta Besar Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist, itu jatuh ke tangan intelijen Indonesia.
