- Gubernur Ahmad Luthfi dukung penuh pemeriksaan BPK sebagai langkah wujudkan pemerintahan bersih.
- BPK periksa 7 objek vital di Pemprov Jateng, termasuk RSUD, Bank Jateng, hingga aset daerah.
- Pemeriksaan juga mencakup kinerja Pemprov Jateng dalam upaya meningkatkan program ketahanan pangan.
SuaraJawaTengah.id - Gebrakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau clean government and good governance digaungkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Ia memberikan lampu hijau dan dukungan penuh kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 'mengobok-obok' tujuh sektor vital di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Langkah tegas ini disampaikan Luthfi saat menghadiri entry meeting dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Semarang, pada Senin (13/10/2025).
Menurutnya, pemeriksaan ini adalah sebuah keharusan untuk menjaga kesehatan organisasi pemerintahan yang dipimpinnya.
Baca Juga:Awas! Gubernur Luthfi Wanti-wanti ke Kades, Gandeng Aparat Kawal Dana Desa Rp7,9 T di Jateng
"Pemeriksaan ini objek dan materinya jelas, artinya Pemprov Jateng harus mendukung, karena ini untuk kesehatan organisasi," kata Luthfi di hadapan para pejabat.
Luthfi menegaskan bahwa seluruh organisasi di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan motor penggerak pembangunan.
Oleh karena itu, kinerja dan pengelolaan keuangannya harus transparan dan akuntabel. Ia memandang audit BPK bukan sebagai ancaman, melainkan keuntungan strategis.
"Pemeriksaan ini menguntungkan, karena kita cepat tahu apa yang harus dilakukan terkait keuangan, kinerja, dan sebagainya," tambahnya.
Dukungan serupa juga datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Baca Juga:Jateng Banjir Beras 1,5 Juta Ton, Gubernur Ahmad Luthfi Cemas Panen 'Disedot' Daerah Lain
Ia menyebut pemeriksaan eksternal oleh BPK layaknya sebuah assessment yang lebih objektif untuk menilai apakah kebijakan dan program yang dijalankan Pemprov sudah berada di jalur yang benar.
"Assessment dari luar akan lebih cermat, karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian untuk melakukan perbaikan," ujar Sumarno.
Untuk memastikan hasil pemeriksaan akurat, Sumarno menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang menjadi objek audit untuk bersikap kooperatif dan transparan.
Ia meminta agar semua data yang dibutuhkan diberikan apa adanya, sehingga rekomendasi dari BPK nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
7 Sektor Vital yang Jadi Sasaran BPK
Pemeriksaan BPK kali ini tidak main-main. Ada tujuh objek dan tema yang menjadi fokus utama, menyasar sektor-sektor krusial yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan pendapatan daerah.
Lingkup pemeriksaan mencakup kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset atau barang milik daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa.
Tak hanya itu, BPK juga akan menyelami operasional dua rumah sakit besar, yakni RSUD dr Moewardi dan RSUD Prof dr Margono Soekarjo.
Sektor perbankan daerah juga tak luput dari pengawasan ketat, meliputi operasional Bank Jateng dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda).
Di luar itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja tematik terkait upaya Pemprov Jateng dalam meningkatkan ketahanan pangan, sebuah isu strategis nasional.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan pada September 2025. Sasarannya adalah kegiatan yang menggunakan anggaran tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025.
"Tujuannya untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja dari tujuh tema tersebut," jelasnya.
