- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta kepala daerah memimpin langsung penanganan bencana tanpa menunggu instruksi provinsi setempat.
- Luthfi menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama semua unsur, bukan hanya BPBD daerah terkait.
- Pemetaan ulang titik rawan bencana dan kesiapan logistik harus segera dilakukan menyikapi puncak musim hujan diperkirakan hingga Desember.
SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada bupati/walikota di wilayahnya agar responsif terhadap kejadian bencana. Para kepala daerah diminta memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.
Hal itu disampaikan Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya pada Selasa, 18 November 2025. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepala daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.
“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Luthfi.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif.
Baca Juga:Update Longsor Cilacap: Bocah 6 Tahun Ditemukan, 17 Korban Masih Tertimbun 8 Meter
“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.
Luthfi mengingatkan, puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga Desember, sehingga seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan penuh.
Dalam kesempatan itu, Ia meminta seluruh daerah memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap, serta kawasan rawan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.
“Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.
Luthfi juga meminta pemkab/pemkot memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.
Baca Juga:Siap-siap Akhir Pekan Ceria! Saldo DANA Kaget Rp 299 Ribu Menanti, Sikat 4 Link Ini Sekarang!
Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.
“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
Dikatakan Luthfi, pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp20 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi. Rakor seperti ini tepat dilakukan, sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.
Sebagai informasi, kejadian bencana di Jawa Tengah dari Januari – November 2025 mencapai 2.704 kejadian. Terdiri dari bencana longsor, banjir, angin, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya.
