- Wakil Ketua DPRD Jateng mendorong Pemprov kreatif mencari PAD selain dari pajak kendaraan bermotor.
- Ketergantungan pendapatan daerah dinilai kurang sehat; optimalisasi aset Pemprov Jateng disoroti.
- Pengamat Undip menyarankan BRIDA berperan aktif mencari sumber pendapatan daerah yang inovatif.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didorong untuk lebih kreatif dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya terpaku pada sektor pajak kendaraan bermotor.
Seruan ini datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, yang menyoroti potensi besar lain yang belum tergarap optimal.
Senada dengan Saleh, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini, juga menekankan peran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam menemukan sumber-sumber pendapatan baru.
"Ke depan ini perlu kreativitas," kata Saleh dikutip dari ANTARA di Semarang, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga:Jeritan Rakyat Kecil: Pajak Opsen Bikin Kantong Bolong, Beban Ekonomi Semakin Berat
Pernyataan ini menjadi penekanan kuat akan perlunya terobosan dalam strategi keuangan daerah. Saleh menjelaskan bahwa saat ini, sumber pendapatan terbesar hanya dari perbankan, yakni Bank Jateng yang merupakan BUMD milik pemerintah daerah ini.
Selain itu, ia menambahkan, pendapatan juga berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ketergantungan pada dua sumber utama ini, khususnya pajak kendaraan bermotor, dinilai kurang sehat untuk keberlanjutan fiskal daerah.
Saleh secara spesifik menyoroti banyaknya potensi pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum dioptimalkan. Ini adalah celah besar yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi signifikan.
Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi penataan aset. Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan salah satu tempat istirahat di ruas Tol Semarang-Solo yang merupakan aset milik pemprov.
"Kalau dikelola dengan baik tentu akan menjadi sumber pendapatan, tidak hanya dari pajak," katanya.
Baca Juga:Tarif Pokok PKB Jateng 2026 Tetap Sama, Budayawan Budianto Hadinegoro: Isu Hoax!
Bayangkan jika aset-aset strategis lainnya, seperti lahan kosong, gedung-gedung pemerintah yang tidak terpakai, atau bahkan potensi pariwisata yang dikelola secara profesional, dapat diubah menjadi mesin penghasil uang bagi daerah.
Masukan lain yang tak kalah penting disampaikan oleh pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini.
Ia mengarahkan perhatian pada keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah. Menurut Sardini, BRIDA seharusnya memiliki peran lebih dari sekadar mengurusi jurnal.
"Badan riset jangan hanya mengurusi jurnal. Mengapa problem permanen di daerah tidak digali," katanya.
Ini adalah kritik sekaligus dorongan agar BRIDA tidak hanya berkutat pada ranah akademis, tetapi juga proaktif dalam mencari solusi konkret untuk masalah-masalah daerah, termasuk dalam hal peningkatan pendapatan. Ia mendorong badan riset daerah untuk mencari sumber pendapatan baru yang inovatif dan berkelanjutan.
Pentingnya diversifikasi sumber pendapatan ini semakin terasa mengingat data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mencatat rata-rata kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 13,94 persen.
Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan, ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis pajak dapat menjadi bumerang. Apalagi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan diskon pajak sebesar 5 persen yang berlaku hingga akhir 2026 untuk membantu mengurangi beban masyarakat.
Kebijakan ini, meskipun baik untuk masyarakat, secara langsung akan mengurangi proyeksi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, mencari alternatif sumber pendapatan menjadi semakin mendesak.
Optimalisasi aset daerah dan pemberdayaan BRIDA bukan hanya sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan. Dengan pengelolaan aset yang lebih profesional dan inovasi yang didukung riset, Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih tangguh dan mandiri.
Ini akan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan fluktuasi dari satu jenis pajak, serta membuka jalan bagi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
