- Pemerintah DIY berupaya mencegah radikalisme digital di lingkungan ASN melalui sosialisasi yang digelar pada Selasa, 7 April 2026.
- Densus 88 Polri menyatakan radikalisme kini menyasar ASN melalui ruang digital yang mengancam integritas pelayanan publik nasional.
- Penguatan integritas dan nilai kebangsaan bagi seluruh ASN berfungsi sebagai filter efektif untuk membendung ideologi ekstrem tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperkuat pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Termasuk mewaspadai ancaman yang datang dari ruang-ruang digital.
Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Joko Dwi Harsono, menegaskan bahwa perkembangan paham radikalisme kini semakin dinamis dan menyasar berbagai lini.
"Radikalisme saat ini tidak hanya berkembang secara konvensional, tetapi juga masif di ruang digital," kata Joko di Gedung Radyo Suyoso, kompleks BAPPERIDA DIY, Selasa (7/4/2026).
Ia menyadari potensi bahaya itu kini bisa menyebar dengan mudah lewat layar ponsel, masuk ke grup-grup percakapan, hingga mencoba menggoyang integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga:DPRD Jateng Tegaskan Komitmen Kawal Implementasi PPPK Paruh Waktu, Pastikan Soal Kesejahteraan
"Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama di lingkungan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik," ujarnya.
Senada, penguatan internal ASN dinilai penting oleh Pengurus pusat MUI dan Peneliti Ormas Keagamaan Rida Hesti Ratnasari. Ia melihat bahwa regulasi saja tidak akan cukup untuk membendung arus ideologi ekstrem jika tidak dibarengi dengan karakter individu yang solid.
Adapun integritas seorang pegawai bukan sekadar masalah moralitas kerja, melainkan berfungsi sebagai filter otomatis.
Ia meyakini jika tata kelola pemerintahan dijalankan dengan bersih dan berpegang teguh pada nilai kebangsaan, maka ideologi yang bertentangan dengan Pancasila akan kesulitan menemukan celah untuk masuk.
"ASN harus memiliki integritas kuat dan berpegang pada nilai kebangsaan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi filter efektif dalam mencegah masuknya ideologi intoleran," ujar Rida.
Baca Juga:Gara-gara Rebutan Pemandu Karaoke Saat Jam Kerja, Dua Pejabat Kudus Resmi Dicopot!
Penguatan integritas ASN ini diawali dengan ini sosialisasi bertajuk 'ASN Berintegritas, Garda Terdepan Melawan Radikalisme dan Intoleransi, Wujudkan Pemerintah Kuat dan Rakyat Sejahtera'.
Kegiatan ini diikuti oleh ASN dari berbagai instansi di wilayah DIY dan turut menghadirkan sejumlah stakeholder terkait.
ASN mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat ketahanan ideologi, serta melindungi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
