- Pemerintah daerah menggelar Bimtek Pengelolaan Website dan Media Sosial di Semarang pada 20 Mei 2026 untuk merumuskan strategi komunikasi.
- Pemerintah diharapkan fokus mengelola big data melalui website resmi daripada sekadar mengejar popularitas di berbagai platform media sosial.
- Pihak berwenang menuntut perbaikan pengelolaan informasi publik agar lebih terstruktur, responsif terhadap isu, serta bermanfaat nyata bagi masyarakat.
SuaraJawaTengah.id - Pengelolaan informasi publik di era digital menuntut strategi yang matang dari pemerintah daerah, bukan sekadar mengejar popularitas di media sosial.
Hal ini menjadi benang merah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah, yang menjadi pembuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).
Diskusi yang dipandu oleh Asep Saefullah, Head of Community Local Media Community Suara.com, menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi untuk membedah tantangan komunikasi publik pemerintah di tengah gempuran informasi digital dan hoaks.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Prov Jateng, Dicky Adinurwanto, mengakui pihaknya kerap kewalahan menghadapi hoaks yang beredar masif di media online dan media sosial.
Baca Juga:Spesialis Promosi! Widodo C. Putro Resmi Arsiteki PSIS Semarang di Liga 2, Target Wajib Balik Liga 1
"Kami seringkali kuwalahan ya dengan informasi hoak, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, ya kami harus punya strategi," ujarnya.
Dicky menyadari pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat Jawa Tengah, di mana 82,57 persen mengakses media online.
Menurutnya, pendekatan rilis konvensional ala media mainstream tidak lagi cukup untuk media sosial. Ia pun mendukung instruksi Gubernur agar seluruh ASN menjadi Public Relation.
Tantangan ini ditanggapi oleh Tenaga Ahli Wamenkomdigi, Dr. Riant Nugroho, M.Si. CBA. Ia mengibaratkan dunia digital saat ini sangat kacau (chaos) dan media sosial yang "genit".
Riant menekankan agar pemerintah tidak terjebak mencari popularitas di platform tersebut.
Baca Juga:Resmi Jadi Ketua Pengprov Muaythai Jawa Tengah, Yohan Mulia Legowo Kebut Berbagai Kejuaraan
"Maka menurut saya pemerintah jangan mencari popularitas. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap," tegas Riant.
Menurutnya, produk utama pemerintah di era digital seharusnya adalah big data yang dikelola melalui website sebagai induk informasi.
Dari sana, informasi dipecah menjadi konten-konten media sosial yang strategis dengan memanfaatkan algoritma, jurnalisme media, hingga homeless media.
"Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang-ruang baru. Jangan sampai media-media ini dikuasai asing," tambahnya.
Senada, Zainudin, S.Fil.,M.Si, Perencana Ahli Madya Puspen Kemendagri, mengkritisi pengelolaan website pemda yang seringkali tidak terstruktur, lambat merespons isu, dan datanya tidak sinkron.
Ia juga menyoroti konten medsos yang cenderung seremonial dan rilis yang menggunakan bahasa sulit dipahami.
