- Provinsi Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 0,23% pada Mei 2026, angka tersebut masih berada dalam koridor sasaran pemerintah.
- Kenaikan inflasi dipicu krisis komoditas hortikultura, lonjakan harga komponen telepon seluler global, serta penyesuaian tarif gas LPG non-subsidi.
- Pemerintah daerah melalui Forum TPID berkoordinasi melakukan intervensi pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan distribusi barang di Jawa Tengah.
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar juga tidak ketinggalan menyumbang andil inflasi.
Ini merupakan efek lanjutan dari kebijakan penyesuaian harga Liquid Petroleum Gas (LPG) non-subsidi pada minggu ketiga April 2026 yang mengekor pergerakan harga minyak internasional.
Dampak mahalnya gas ini masih mengendap dan membebani level harga konsumen hingga akhir Mei.
Emas Perhiasan Jadi Penyelamat
Baca Juga:Polisi Bubarkan Perkemahan Pemuda Ahmadiyah, Jubir JAI: Itu Cuma Camping Anak-Anak dan Olahraga
Eskalasi inflasi yang lebih tinggi beruntung dapat diredam oleh anjloknya harga di Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil -0,05%). Komoditas emas perhiasan mengalami deflasi menyusul tren koreksi harga emas global dalam beberapa bulan terakhir.
Hal ini terjadi sebagai imbas kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) yang mempertahankan suku bunga tinggi, sehingga investor mengalihkan modalnya ke portofolio berbasis suku bunga dan melakukan aksi ambil untung (profit taking).
Solo dan Kudus Paling "Panas", Cilacap Tertinggi Secara Tahunan
Secara geografis, seluruh kota indeks harga konsumen (IHK) di Jateng kompak mengalami inflasi akibat mahalnya sayur-mayur dan cabai. Secara bulanan, inflasi tertinggi berlangsung di Kota Surakarta (Solo), Kudus, dan Cilacap yang mencatatkan angka 0,31% (mtm).
Namun jika ditarik secara tahunan (*year-on-year*/yoy), Cilacap memimpin sebagai wilayah dengan tekanan inflasi paling tinggi, yakni menyentuh **3,22% (yoy)**, disusul Kabupaten Wonogiri sebesar 3,02% (yoy), dan Kota Tegal sebesar 2,90% (yoy). Sementara Kota Semarang berada di angka 2,79% (yoy) dan posisi terendah diduduki Kabupaten Rembang dengan 2,59% (yoy).
Baca Juga:Musim Kemarau Sudah Dekat, BMKG Beri Peringatan Hujan Masih akan Mengguyur Wilayah Jateng
Menyikapi peta kerawanan pangan dan gangguan rantai pasok ini, Bank Indonesia menegaskan tidak akan tinggal diam. Forum TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di seluruh level kabupaten/kota Jawa Tengah dipastikan segera bergerak melakukan intervensi pasar.
"Ke depan, untuk menjaga inflasi berada pada rentang sasaran, Bank Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Forum TPID Provinsi Jawa Tengah dan TPID Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah akan terus berkoordinasi dan bekerja sama melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi. Fokus program pengendalian inflasi tersebut ditujukan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang/komoditas di Jawa Tengah sehingga inflasi dapat terjaga di rentang sasaran 2,5±1%," pungkas Anggis Rakhmi.
