- Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta mengancam pelaksanaan tradisi Kirab Pusaka Malam 1 Suro dengan potensi dua kirab berbeda.
- KGPH Tedjowulan meminta Wali Kota Solo segera memediasi seluruh pihak keraton untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan agar tradisi tetap bersatu.
- Pihak keraton sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pemerintah kota guna mengembalikan citra positif serta menjaga kelestarian budaya Keraton Surakarta.
SuaraJawaTengah.id - Tradisi sakral Kirab Pusaka Malam 1 Suro yang selama puluhan tahun menjadi simbol kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta kini kembali dibayangi konflik internal. Tahun ini, masyarakat bahkan berpotensi menyaksikan dua kirab berbeda pada malam yang sama akibat belum tuntasnya persoalan dualisme di tubuh keraton.
Situasi tersebut mendorong Pelaksana Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Keraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, meminta Wali Kota Solo Respati Ardi turun tangan menjadi penengah.
Permintaan itu muncul dalam rapat yang dihadiri Sinuhun PB XIV Hangabehi, Lembaga Dewan Adat (LDA), putra-putri dalem, hingga perwakilan Kementerian Kebudayaan.
Menurut Tedjowulan, pemerintah kota perlu segera mempertemukan seluruh pihak agar pelaksanaan Malam 1 Suro tidak menjadi panggung baru konflik berkepanjangan di Keraton Surakarta.
Baca Juga:10 Fakta Penting Dibalik Drama Dua Raja Solo di Keraton Kasunanan Surakarta
"Sudah banyak masukan dan analisa. Saya tadi juga bertemu perwakilan Balai Kota supaya dilaporkan ke Pak Wali. Kami berharap Pak Wali mengundang semua pihak untuk duduk bersama," kata Tedjowulan, Rabu (10/6/2026).
Usulan itu bukan tanpa alasan. Sebab, hingga kini belum ada kesepahaman antara kubu-kubu yang selama bertahun-tahun terlibat sengketa internal keraton. Akibatnya, tradisi budaya yang seharusnya menjadi ruang pemersatu justru terancam berubah menjadi simbol perpecahan.
Tedjowulan menegaskan persoalan yang perlu diselesaikan bukan hanya soal Kirab Malam 1 Suro, melainkan juga hubungan antara Keraton Surakarta dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Kirab mau jalan ya tinggal jalan. Tetapi ada hal-hal yang harus dirembug supaya semuanya tegak lurus antara keraton, pemerintah daerah sampai kementerian," ujarnya.
Senada, Ketua LDA Keraton Surakarta GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng mengungkapkan bahwa berbagai upaya dialog sebelumnya kerap menemui jalan buntu.
Baca Juga:Gusti Moeng: Penjaga Tradisi Keraton dan Sosok Kontroversial
Bahkan, menurutnya, sejumlah undangan pertemuan yang difasilitasi berbagai pihak tidak pernah dihadiri kelompok yang berbeda pandangan dengan pihaknya.
"Kami mendapat laporan dari kementerian, undangan rembugan sudah sampai sembilan kali. Tapi tidak pernah datang," kata Gusti Moeng.
Karena itu, pihaknya kini menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Solo untuk mempertemukan seluruh pihak yang berselisih.
"Kami menghormati apa yang disampaikan Pak Wali. Karena itu kami memohon beliau mengundang semua pihak supaya bisa berembug bersama," ujarnya.
Meski waktu menuju Malam 1 Suro semakin mepet, Gusti Moeng mengaku tidak mempermasalahkan jika perundingan baru dilakukan beberapa hari menjelang pelaksanaan.
Menurutnya, ritual-ritual inti keraton tetap akan berjalan seperti biasa.
