- Aktivis Jateng Guyub mendesak Gubernur Ahmad Luthfi menyelesaikan konflik tambang dan berbagai isu lingkungan di Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
- Masyarakat melaporkan dampak negatif operasional pabrik, sengketa agraria, hingga pelanggaran hak pekerja yang belum tuntas sejak pemerintahan sebelumnya.
- Gubernur Ahmad Luthfi berjanji menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas instansi serta upaya perbaikan infrastruktur secara nyata.
SuaraJawaTengah.id - Konflik tambang di Pegunungan Kendeng kembali menjadi sorotan. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jateng Guyub mendesak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi segera menuntaskan berbagai konflik lingkungan yang disebut sebagai "warisan" pemerintahan sebelumnya.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). Selain persoalan tambang, aktivis juga membawa berbagai isu lain seperti sengketa agraria, nasib petani tebu, ketenagakerjaan, kerusakan jalan, pendidikan, hingga penguatan UMKM.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan mayoritas persoalan yang mereka sampaikan bukanlah masalah baru, melainkan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian.
"Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan," ujarnya.
Baca Juga:Bupati Sukoharjo Terjaring OTT KPK, Ahmad Luthfi: Ikan Itu Busuknya dari Kepala!
Menurut Joko, konflik tambang dan keberadaan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng menjadi salah satu persoalan yang hingga kini belum menemukan solusi. Di sisi lain, aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal, dinilai semakin masif dan berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan.
Selain isu tambang, masyarakat Blora mengadukan berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) yang berdampak langsung terhadap petani tebu. Akibat pabrik berhenti beroperasi, petani harus mengirim hasil panen ke luar daerah sehingga biaya distribusi meningkat dan pendapatan mereka menurun.
Sementara itu, perwakilan buruh menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat dan memastikan setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
"Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan," kata Luthfi.
Baca Juga:Ahmad Luthfi Gandeng Ribuan Mahasiswa untuk Perkuat Program Kecamatan Berdaya
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Khusus terkait persoalan petani tebu di Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi atas berhentinya operasional PG GMM.
"Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan," ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Luthfi juga memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan diprioritaskan untuk diperbaiki hingga tuntas.
Menutup dialog, Luthfi menegaskan seluruh aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan hasil audiensi semata, tetapi harus ditindaklanjuti hingga menghasilkan solusi nyata.
