- Akademisi Djoko Setijowarno menyatakan program motor listrik nasional berisiko menambah kemacetan perkotaan jika dibeli sebagai kendaraan pribadi tambahan.
- Pemerintah disarankan mengarahkan distribusi motor listrik ke wilayah perdesaan, daerah 3T, dan luar Jawa untuk efisiensi BBM.
- Keberhasilan industri nasional bergantung pada penguatan TKDN baterai, dukungan insentif tepat sasaran, serta pengembangan transportasi umum.
SuaraJawaTengah.id - Motor listrik nasional tengah didorong menjadi simbol baru kemandirian industri otomotif sekaligus bagian dari transisi energi Indonesia. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah motor listrik benar-benar membuat mobilitas masyarakat lebih baik, atau justru membuat jalanan semakin penuh?
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan pemerintah agar program Motor Listrik Nasional (Molinas) tidak hanya dilihat dari sisi pengurangan emisi dan penguatan industri.
Menurut dia, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan persoalan transportasi yang lebih besar, terutama kemacetan di kawasan perkotaan.
Hal itu menjadi penting karena sepeda motor masih mendominasi kendaraan di Indonesia. Sepanjang 2025, tercatat 212.414 sepeda motor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan data Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA).
Baca Juga:Kampanye Akbar di GBK, Aksi Gibran Naik Motor Listrik Jadi Sorotan Publik
Pada saat yang sama, sepeda motor menguasai lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar dan menyumbang sekitar 70-75 persen dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional.
Dengan kondisi tersebut, elektrifikasi sepeda motor memang dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Namun, menurut Djoko, mengganti mesin bensin dengan motor listrik tidak otomatis menyelesaikan persoalan kemacetan.
"Kota-kota di Indonesia mulai membenahi transportasi umum untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Saat ini, sekitar 75 persen hingga 80 persen kendaraan di wilayah perkotaan masih didominasi oleh sepeda motor. Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia," kata Djoko.
Motor Listrik Jangan Hanya Menambah Kendaraan
Menurut Djoko, persoalan terbesar dapat muncul ketika insentif dan harga murah membuat masyarakat membeli motor listrik sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Baca Juga:Adu Klaim Kinerja Presiden Jokowi, Akademisi Diminta Buat Pernyataan, Siapa Aktornya?
Jika itu terjadi, jumlah kendaraan di jalan tetap bertambah meskipun jenis energinya berubah.
"Insentif dan pemotongan harga pada motor listrik nasional berpotensi memicu lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi. Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum, ruang jalan akan semakin padat," ujarnya.
Karena itu, Djoko menilai distribusi motor listrik perlu dirancang secara lebih selektif.
Kawasan perkotaan di Pulau Jawa yang sudah menghadapi persoalan kepadatan kendaraan tidak harus menjadi sasaran utama ekspansi. Sebaliknya, penetrasi motor listrik dapat diperbesar ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Strategi tersebut sekaligus membuka pasar baru bagi produk nasional tanpa memperbesar tekanan kendaraan di kota-kota besar.
Peluang Besar di Luar Jawa
Djoko melihat motor listrik justru memiliki peluang besar di wilayah yang menghadapi persoalan distribusi BBM dan memiliki aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.
Daerah penghasil mineral seperti Morowali, Morowali Utara, Banggai, Kolaka, Konawe, Bombana, Halmahera, Luwu Timur hingga sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera dan Papua dinilai memiliki potensi pasar.
Di wilayah tersebut, penggunaan motor listrik dapat memberikan keuntungan ekonomi karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional.
Contohnya terdapat di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Menurut Djoko, wilayah tersebut telah menggunakan kendaraan listrik sejak 2007, hampir dua dekade lalu, karena menghadapi tantangan distribusi BBM.
"Efisiensi logistik daerah, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi kesulitan distribusi BBM, penggunaan motor listrik memberikan nilai ekonomis yang signifikan bagi masyarakat lokal," katanya.
Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi blue ocean strategy bagi Molinas: alih-alih bertarung habis-habisan di pasar perkotaan yang sudah padat, produk nasional dapat lebih dulu menguasai ceruk pasar di wilayah yang kebutuhan dan manfaat ekonominya lebih besar.
Bukan Sekadar Jual Motor
Di sisi industri, Djoko menilai Molinas memiliki peluang menjadi titik balik bagi otomotif Indonesia.
Program tersebut berpotensi mendorong Indonesia bergerak dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen kendaraan listrik, sekaligus membuka peluang untuk menekan dominasi merek impor.
Namun, tantangannya tidak ringan.
Produk China memiliki keunggulan dalam skala produksi, efisiensi rantai pasok, teknologi, hingga penguasaan ekosistem kendaraan listrik. Karena itu, motor listrik nasional tidak cukup hanya mengandalkan label produk dalam negeri.
Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama untuk baterai dan komponen inti, menjadi salah satu kunci.
Ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian atau penukaran baterai serta layanan purna jual juga harus dibangun secara serius.
"Keunggulan merek nasional akan bergantung pada seberapa jauh integrasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), khususnya lokalisasi produksi baterai dan komponen inti lainnya," ujar Djoko.
Jaringan servis dan kepastian ketersediaan suku cadang juga dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan konsumen.
Insentif Pemerintah Jadi Penentu
Djoko menilai insentif pemerintah memiliki posisi strategis dalam fase awal pertumbuhan industri motor listrik nasional.
Insentif bukan sekadar cara menurunkan harga jual agar terjangkau masyarakat. Kebijakan tersebut juga diperlukan untuk memberi ruang bagi industri nasional menghadapi persaingan dengan produsen global.
"Insentif pemerintah bukan sekadar kebijakan pelengkap, melainkan faktor kunci (enabler) paling kritis yang menentukan apakah Program Motor Listrik Nasional (Molinas) mampu bersaing secara komersial dan mendorong migrasi massal masyarakat dari motor bensin," katanya.
Namun, insentif tersebut menurut dia harus dirancang sebagai proteksi terarah, bukan subsidi permanen.
Tujuannya adalah memberi waktu bagi industri nasional untuk memperkuat teknologi, skala produksi, rantai pasok, dan daya saing hingga akhirnya mampu berdiri tanpa ketergantungan terhadap subsidi.
Pada akhirnya, Djoko menilai keberhasilan Molinas tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak motor listrik yang terjual.
Sebab, jika penjualan meningkat tetapi jumlah kendaraan pribadi di perkotaan ikut melonjak, persoalan transportasi tidak benar-benar terselesaikan.
"Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan. Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal," tegasnya.
