- Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan pendampingan psikososial kepada korban perundungan di SMP Negeri 1 Blora sejak Senin, 17 Agustus 2026.
- KPAI meminta pihak sekolah memperketat pengawasan aktivitas siswa serta mengimplementasikan aturan budaya aman dan nyaman di satuan pendidikan secara nyata.
- KPAI akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membahas penanganan rentetan kasus perundungan tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Bagi korban dugaan perundungan di SMP Negeri 1 Blora, persoalan tidak selesai ketika kejadian dilaporkan atau ketika pihak sekolah mempertemukan pihak-pihak yang terlibat. Luka psikologis yang ditinggalkan juga membutuhkan perhatian.
Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas dalam menangani dugaan perundungan yang kembali terjadi di sekolah tersebut.
Komisioner KPAI Diyah Puspitarini mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan psikososial kepada korban sejak dua hari terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi korban mendapat perhatian setelah mengalami dugaan perundungan.
"KPAI juga menjangkau kasus tersebut dan memberikan pendampingan psikososial sejak dua hari lalu. Selain itu, Dinas Pendidikan setempat telah melakukan upaya mediasi, sementara pemenuhan hak korban tetap harus menjadi prioritas," ujar Diyah dikutip dari ANTARA di Blora, Senin (17/8/2026) .
Baca Juga:Lebih dari Kebaya, BRI Blora Maknai Hari Kartini sebagai Simbol Kesetaraan di Era Perbankan Modern
Dugaan perundungan tersebut sebelumnya dilaporkan ke Polres Blora setelah pihak sekolah melakukan penanganan awal atas kejadian yang berlangsung pada Jumat (7/8).
Bagi KPAI, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses mediasi. Kondisi korban, rasa aman, serta pemulihan psikologisnya harus dipastikan sepanjang proses penyelesaian berlangsung.
Jangan Tunggu Korban Semakin Terluka
Diyah menilai munculnya dugaan perundungan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari setahun di sekolah yang sama menjadi sinyal serius.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah perlu mengevaluasi kembali sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, bukan hanya memperkuat program pencegahan.
Baca Juga:BRI Blora Gandeng Imigrasi, Sinergi Dukung Layanan Perbankan yang Modern
Sebab, perundungan yang terlihat kecil sekalipun berpotensi memberikan dampak besar bagi korban apabila dibiarkan atau tidak segera ditangani.
"Yang terpenting sekarang jangan abaikan perundungan sekecil apa pun. Korban harus berani ngomong dan lapor. Bahkan, yang melihat harus berani melerai dan melaporkan," tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan siswa yang menjadi korban maupun saksi sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Korban perlu merasa memiliki ruang untuk berbicara tanpa takut disalahkan, sementara siswa yang mengetahui kejadian perundungan didorong tidak memilih diam.
KPAI mencatat persoalan perundungan masih menjadi perhatian serius di Jawa Tengah. Dalam dua bulan terakhir, KPAI pusat telah menangani sejumlah kasus serupa yang terjadi di Pati, Pemalang, Kebumen, dan Blora.
Sekolah Diminta Pastikan Korban Merasa Aman
Diyah menegaskan sekolah tidak cukup hanya memiliki program pencegahan perundungan. Pengawasan sehari-hari juga menjadi faktor penting untuk memastikan tidak ada ruang bagi tindakan yang mengancam keamanan siswa.
