- Ketua TP PKK Jateng Hj Nawal Arafah Yasin membuka pelatihan manajemen keuangan di Salatiga pada 17 September 2026.
- OJK menghentikan 951 pinjol ilegal dan pemerintah menindak 3,7 juta konten judi online hingga pertengahan 2026.
- Kader PKK diharapkan menjadi agen literasi keuangan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah bahaya judol dan pinjol.
SuaraJawaTengah.id - Ancaman judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal terhadap keuangan keluarga menjadi perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Hj Nawal Arafah Yasin.
Ning Nawal meminta kader PKK tidak hanya memahami cara mengelola keuangan rumah tangga, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat judol maupun pinjol ilegal.
Hal itu disampaikan Nawal saat membuka Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Tangga di Aula Gedung PDAM Kota Salatiga, Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Bank Indonesia Jawa Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah.
Ancaman pinjol ilegal masih tergolong tinggi. OJK mencatat sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal yang ditemukan pada sejumlah situs dan aplikasi.
Baca Juga:Tidak Membayar Pinjol: Ini Konsekuensi Hukum dan Risiko yang Mengintai
Di sisi lain, pemberantasan judi online juga masih menghadapi pola penyebaran yang semakin berkembang. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut hingga 12 Juli 2026 telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online. Bersama OJK, pemerintah juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas judol, dengan sekitar 32.500 rekening telah ditutup.
Menurut Nawal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan judol dan pinjol ilegal tidak cukup hanya ditangani melalui pemblokiran maupun penindakan. Edukasi dari tingkat keluarga juga diperlukan agar masyarakat mampu mengenali risiko sejak awal.
“Kalau ada yang mengajak, misalnya nanti investasi Rp50 juta dapat Rp50 miliar. Harus betul-betul mencari informasi terlebih dahulu. Jangan gampang kepincut,” ujar Nawal.
Ia meminta masyarakat berhati-hati ketika menerima tawaran pinjaman maupun investasi melalui platform digital. Legalitas penyedia jasa keuangan harus dipastikan sebelum masyarakat menyerahkan data pribadi, menyimpan uang, maupun mengajukan pinjaman.
Nawal juga mengingatkan keluarga agar tidak menganggap persoalan judi online sebagai masalah yang hanya berkaitan dengan aktivitas di internet. Menurut dia, kebiasaan tersebut dapat berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga.
Baca Juga:Butuh Dana Cepat? Ini 5 Rekomendasi Pinjaman Online Cepat Cair dan Terdaftar di OJK
Karena itu, kader PKK dinilai memiliki posisi strategis untuk melakukan pencegahan. Kader bersentuhan langsung dengan keluarga, kelompok dasawisma, hingga masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
“Saya juga berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para kader dapat menjadi agen literasi keuangan. Kader-kader PKK, remaja di sekitar terus panjenengan edukasi,” pintanya.
Nawal berharap edukasi tersebut dapat membuat masyarakat lebih kritis ketika menghadapi tawaran pinjaman cepat maupun promosi judi online yang beredar melalui media sosial dan platform digital.
Ia menekankan, kader PKK harus mampu meneruskan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, literasi keuangan tidak berhenti sebagai pengetahuan pribadi kader, tetapi berkembang menjadi gerakan pencegahan di tingkat akar rumput.
“Hari ini harapannya menjadi salah satu gerakan masif, kader-kader sudah menjadi agen langsung sampai ke grassroot, sehingga ini lebih mempercepat sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan,” pungkasnya.
