- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendesak pemerintah provinsi melindungi produk lokal dari serbuan barang impor.
- Perda Nomor 5 Tahun 2016 diberlakukan untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
- Pemerintah harus mengatasi berbagai masalah klasik petani seperti mahalnya pupuk, keterbatasan infrastruktur, dan ancaman impor bawang putih.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah provinsi Jawa Tengah diminta untuk terus bisa mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang diproduksi masyarakat, tidak justru terdesak produk impor.
“Negara harus benar-benar mengambil perannya untuk menjadi marketing dari produk-produk kita,” ungkapnya.
Selama ini, setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional.
Baca Juga:Kongres PSSI Jateng Memanas! 8 Anggota Komite Pemilihan dan Banding Mundur Jelang Hari H
“Peringatan ini tentu tujuanya adalah bagaimana menghargai jasa dan perjuangan para petani sebagai pilar utama ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” sebut Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah.
Apalagi, lanjut Kakung, sejauh ini telah ada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
“Tujuan dari Perda ini adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik,” terang Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa tengah ini.
Selain itu, kata Kakung, memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas pertanian. Termasuk menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usahatani.
“Sekaligus mendorong lahirnya generasi baru petani yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya.
Baca Juga:Investasi Ketahanan Pangan, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Pemprov Perbanyak Bantuan Bibit Pohon
Menurut Kakung, sejumlah persoalan klasik masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, hingga akses pembiayaan.
"Termasuk masalah keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda menjadi petani," beber legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung pun menyoroti persoalan impor bawang putih yang disampaikan petani. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor perlu menjadi perhatian.
“Padahal di Jawa Tengah sendiri, salah satunya Kabupaten Temanggung memiliki potensi produksi bawang putih yang besar, dan pernah menjadi bagian penting dari kejayaan komoditas tersebut,” bebernya.
Kakung menegaskan, petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan sudah selayaknya mendapatkan upaya perlindungan.
"Apalagi adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani secara sistematis dan berkelanjutan,” tandasnya.
