- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melatih 5.040 bendahara KDKMP hingga akhir November 2026 di Karanganyar.
- Pelatihan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana koperasi desa.
- KDKMP diharapkan mampu menjalankan kegiatan ekonomi, memasarkan produk UMKM, dan menyejahterakan masyarakat.
Jangan Sampai Hanya Menjadi Lembaga Usaha di Atas Kertas
Selain tata kelola keuangan, KDKMP juga diharapkan mampu menjalankan fungsi ekonomi yang lebih luas. Salah satunya mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Linda mengatakan, koperasi diharapkan dapat menjadi mitra pemasaran bagi pelaku UMKM sehingga produk lokal memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas.
Dengan demikian, keberadaan KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat distribusi barang, tetapi juga mampu memperkuat rantai pasok dan perputaran ekonomi masyarakat desa.
Baca Juga:Atlet Silat Event Porprov Jateng Meninggal Dunia: Sempat Cedera di Tengah Kompetisi
Di sisi lain, keberhasilan fungsi tersebut membutuhkan perencanaan bisnis yang matang. Koperasi harus mampu membaca kebutuhan pasar, menentukan jenis usaha yang relevan, serta membangun jaringan distribusi yang berkelanjutan.
Tanpa perencanaan dan pengelolaan yang tepat, keberadaan modal maupun infrastruktur belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan koperasi menghasilkan pendapatan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jateng juga meluncurkan Sistem Informasi Fit and Proper Test (SI FIT) Koperasi. Sistem ini ditujukan untuk mendukung proses uji kelayakan dan kepatutan pengurus sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.
Penguatan kompetensi pengurus dan bendahara, penyempurnaan data, serta peningkatan tata kelola diharapkan dapat mendorong KDKMP tumbuh menjadi koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan program KDKMP tidak semata-mata diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, pengurus yang tersertifikasi, maupun besarnya sumber daya yang telah dialokasikan.
Baca Juga:Bukan Sekadar Jualan, UMKM Kuliner Semarang Diajak Ubah Chat WhatsApp Jadi Omzet
Lebih dari itu, indikator keberhasilan perlu terlihat dari kemampuan koperasi menjalankan usaha, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, membuka akses pasar bagi UMKM, serta memberikan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat desa dan kelurahan.
