- Wamen P2MI Christina Aryani menyatakan banyak calon pekerja migran Indonesia terjebak pekerjaan ilegal di Myanmar akibat tawaran gaji besar.
- Pemerintah menerapkan verifikasi berlapis melalui Kementerian P2MI dan KBRI untuk mengamankan ratusan ribu lowongan kerja luar negeri resmi.
- STIPRAM Yogyakarta menerapkan seleksi ketat dan pengawasan berkala guna melindungi mahasiswanya yang menjalani program magang di luar negeri.
SuaraJawaTengah.id - Tawaran gaji besar dan pekerjaan menjanjikan di luar negeri masih menjadi jebakan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI). Alih-alih bekerja sebagai tenaga profesional atau admin seperti yang dijanjikan, sebagian justru terjerat pekerjaan ilegal hingga menjadi pelaku penipuan daring atau scammer di Myanmar.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengungkapkan, praktik perekrutan bermasalah masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
Padahal, pemerintah telah memiliki 282.000 lowongan kerja luar negeri yang masuk dalam sistem penempatan. Namun banyak masyarakat justru masih tergoda tawaran pekerjaan dari jalur yang tidak jelas dan belum terverifikasi.
"Kadang-kadang ketika mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang tidak diverifikasi, kita tidak tahu sebenarnya pekerjaan itu seperti apa. Ada yang dijanjikan bekerja sebagai admin, ternyata menjadi scammer di Myanmar," ungkap Christina dalam diskusi Perlindungan Pekerja Migran di Stipram Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:Kota Jogja Siapkan Rp40 Miliar Angkut Sampah ke PSEL, Bantul Pastikan Warga Sekitar Tak Direlokasi
Ancaman terhadap pekerja migran ternyata tidak berhenti pada penipuan perekrutan. Christina mengungkapkan, pemerintah setiap hari menerima sekitar 50 pengaduan terkait berbagai persoalan pekerja migran Indonesia.
Kasusnya beragam, mulai dari pekerja sakit, tertipu, mengalami persoalan ketenagakerjaan, hingga meninggal dunia. Menurutnya, masyarakat sering kali hanya mengetahui kasus-kasus yang viral di media sosial.
"Padahal banyak persoalan lainnya yang tetap ditangani meskipun tidak menjadi perhatian publik," jelasnya.
Persoalan lain yang juga mengemuka, lanjutnya terkait pemulangan jenazah pekerja migran. Kasus pekerja migran yang meninggal dunia saat berstatus overstay masih sering terjadi.
Biaya pemulasaraan dan pemulangan jenazah tidak sepenuhnya tertanggung sehingga komunitas pekerja migran di luar negeri dan relawan harus menggalang sumbangan.
Baca Juga:Sleman Siaga Karhutla, Lereng dan Hutan Gunung Merapi Jadi Perhatian
Christina menyatakan pemerintah berupaya memastikan pekerja migran yang meninggal dunia mendapatkan penanganan, termasuk pemulangan jenazah hingga ke daerah asal.
"Adanya upaya peningkatan perlindungan melalui BPJS dan santunan bagi pekerja migran," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menerapkan verifikasi berlapis terhadap lowongan pekerjaan luar negeri. Mekanisme tersebut dilakukan melalui jalur government to government (G2G) maupun private to private (P2P).
Dalam skema P2P, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) bekerja sama dengan agensi di negara tujuan. Agensi tersebut harus menyampaikan kebutuhan tenaga kerja kepada kedutaan Indonesia untuk diperiksa.
KBRI akan memastikan keberadaan perusahaan, rekam jejak, hingga kemungkinan adanya catatan buruk perusahaan tersebut. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan bahkan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi perusahaan.
Setelah dinyatakan sah, lowongan baru dapat diverifikasi. Kementerian P2MI juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan penempatan yang mengajukan izin.
"Jadi di sini ada double layer pengecekan, baik oleh Kementerian P2MI maupun oleh Kementerian Luar Negeri melalui jajaran KBRI atau KJRI," jelasnya.
Meski demikian, Christina mengingatkan masyarakat tidak boleh sepenuhnya menyerahkan keselamatan kepada pemerintah. Calon pekerja migran harus aktif memeriksa informasi pekerjaan, termasuk memahami isi kontrak sebelum berangkat.
Kontrak kerja menjadi dokumen legal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Di dalamnya harus jelas mengenai besaran gaji, ketentuan pekerjaan, hingga fasilitas tempat tinggal.
"Jangan sampai sudah pergi ke luar negeri tidak membaca kontrak. Tidak tahu berapa gajinya, tidak tahu bagaimana ketentuannya, tidak tahu fasilitas tempat tinggalnya. Kontrak menjadi satu dokumen yang harus dipahami," tandasnya.
Christina menambahkan, persoalan kesehatan mental pekerja migran juga jadi masalah. Perbedaan budaya, ritme kerja, hingga keterasingan sosial di negara tujuan dapat memicu culture shock, bahkan depresi.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kementerian P2MI menyediakan layanan konsultasi psikologis secara daring melalui Zoom. Pekerja migran dapat membuat janji dengan psikolog tersertifikasi. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, kementerian akan membantu koordinasi dengan KBRI maupun KJRI.
"Kesehatan mental itu sesuatu yang penting. Teman-teman yang bekerja di luar negeri pasti akan mengalami culture shock. Kita di Indonesia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, tiba-tiba datang ke lingkungan baru yang segala sesuatunya berubah," paparnya.
Sementara itu Wakil Ketua I Bidang Akademik STIPRAM, Nur Syamsu, mengatakan kampus tidak ingin melepas mahasiswa begitu saja ketika mengikuti program magang atau bekerja di luar negeri. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman penipuan dan eksploitasi pekerja di luar negeri.
"Untuk memastikan keselamatan mahasiswa, kampus menerapkan seleksi ketat terhadap penyedia layanan atau provider sebelum memberangkatkan peserta magang," paparnya.
Dia menambahkan, STIPRAM saat ini memiliki hampir 300 mahasiswa yang menjalani program magang di sejumlah negara, yakni Jepang, Taiwan, China, Malaysia, dan Thailand.
Untuk memastikan keselamatan kerja mereka, kampus terlebih dahulu memeriksa legalitas provider, alamat perusahaan, serta kelengkapan data. Kerja sama baru dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan jelas.
"Kampus itu selalu melakukan pengecekan sebelum mahasiswa berangkat. Sebelumnya, kami melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah provider ini betul-betul resmi atau tidak. Kalau memang resmi dan memiliki alamat serta seluruh data yang lengkap, baru kami melakukan kerja sama," ungkapnya.
Tak hanya memeriksa perusahaan, kampus juga membuat kontrak antara mahasiswa dengan hotel serta antara mahasiswa dengan kampus.
Langkah tersebut dilakukan agar keberadaan dan hak mahasiswa selama menjalani magang tetap terpantau.
Kampus juga memastikan data mahasiswa diperiksa dari sisi akademik maupun kerja sama.
Pengawasan tidak berhenti setelah mahasiswa tiba di negara tujuan. Monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke negara tempat mahasiswa menjalani magang juga dilakukan.
Pengawasan tersebut penting agar mahasiswa tidak dibiarkan menghadapi persoalan sendiri selama berada jauh dari Indonesia.
"Setiap empat sampai lima bulan, kami melakukan monev ke negara tempat mahasiswa magang. Itu yang harus selalu kami lakukan," jelasnya..
Sementara bagi mahasiswa yang telah lulus dan ingin bekerja di luar negeri, STIPRAM menjalin kerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kerja sama tersebut mencakup persiapan kemampuan calon pekerja sekaligus memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi.
"Perusahaan yang menjadi mitra juga harus resmi dan terdaftar di BP3MI," paparnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
