Serapan Anggaran Rendah, Bupati Sragen Instruksikan Kibarkan Bendera Hitam

SuaraJawaTengah.id - Serapan anggaran rendah, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menginstruksikan untuk mengibarkan bendera hitam. Pengibaran bendera hitam dilakukan untuk tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. 

Pengibaran bendera hitam itu sebagai bentuk punishment bagi tiga dinas di Sragen yang serapan anggarannya paling rendah.

Perintah Bupati itu disampaikan secara lisan dalam rapat lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lewat aplikasi Zoom Meeting di Ruang Command Center Sragen, pada Senin (7/9/2020).

Ketiga dinas yang dimaksud Bupati Yuni terdiri atas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen.

Pengibaran bendera hitam itu akan terus dilakukan sampai ada evaluasi lagi oleh Bupati Sragen. Bila dari evaluasi berikutnya masih belum ada perkembangan maka jumlah bendera hitamnya akan ditambah.

"Pemilihan bendera hitam itu spontan saja. Kalau merah dikira kampanye. Kalau kuning dikira bendera kematian. Bendera hitam itu dipasang beneran di depan kantor masing-masing sampai evaluasi berikutnya. Kalau belum ada progress ditambah lagi bendera hitamnya,” ujar Yuni dilansir dari Solopos.com. 

Yuni menyampaikan evaluasi yang dilakukan lewat Zoom Meeting itu terkait dengan kinerja, pendapatan, situasi Covid-19 terutama dalam penerapan Perbup baru, dan serapan anggaran.

Dia menerangkan bagi SKPD yang serapan anggarannya rendah diberi punishment berupa pengibaran bendera hitam dan bagi SKPD yang serapan anggarannya tinggi diberi apresiasi berupa hadiah PC atau komputer.

Yuni menyampaikan apresiasi itu diberikan supaya menjadi penyemangat untuk SKPD lainnya.

Baca Juga: Ancam Penjarakan Petani yang Pakai Jebakan Listrik, Bupati Sragen Diprotes

Dia menyebut ada tiga dinas yang serapannya paling tinggi, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sragen.

"Setelah diklarifikasi ternyata memang ada problem per dinas. Seperti Dispora itu belum mencapai target karena adanya revitalisasi objek wisata Bayanan yang baru lelang Agustus sehingga prosesnya lama. Seperti di Disdikbud itu karena adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum cair," ujarnya.

Yuni menerangkan seharusnya target serapan anggaran per September 2020 ini sudah mencapai 60%. Target itu, terang dia, seperti target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan serapan anggaran Sragen rata-rata berada di angka 40% atau terhitung masih rendah.

"Tiga dinas yang terendah itu di Dispora baru 15%, Disdikbud masih 16%, dan DPUPR 24%. Tiga dinas ini yang perlu didorong segera meningkatkan serapan anggaran. Di Disdikbud misalnya kalau di luar BOS, serpannya bisa 45%. Yang nama evaluasi ya menyeluruh. Dispora ikut-ikutan kalau tanpa Bayanan dan pembebasan lahan Gunung Kemukus, serapannya bisa 50%. Yang namanya evaluasi tidak bisa dipisah-pisahkan,” katanya.