Kota Semarang Angka Covid-19 Paling Tinggi, Ganjar Minta Penjelasan Hendi

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta penjelasan, lagi-lagi Kota Semarang menempati angka Covid-19 paling tinggi di Indonesia.

Ganjar meminta Pemerintah Kota Semarang segera melakukan klarifikasi data Covid-19 dengan Pemerintah pusat karena datanya berbeda dengan data yang ada di Kota Semarang.

"Jumlah kasus positif yang diumumkan Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 berbeda dengan data yang ada di Kota Semarang," jelas Ganjar di Kantor Gubernur Kota Semarang, Rabu (9/9/2020).

Ganjar sempat menanyakan perihal perbedaan data kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Pribadi. Dari penjelasannya, memang terdapat perbedaan data antara di pusat dan di Kota Semarang.

"Kata Pak Hendi datanya memang berbeda, datanya belum diupdate oleh Pak Wiku (jubir Satgas Covid Pusat). Pak Wiku harus mengapdate agar tidak membingungkan," ujarnya.

Dari perbedaan data tersebut, Ganjar menyebutkan sudah menerima laporan secara detail dari Wali Kota Semarang terkait kasus Covid-19. Bahkan laporannya, menurutnya sangat detail.

"Saya sudah minta datanya ke pak Hendi. Dia sudah melaporkan data Kota Semarang dengan bagus," ucapnya.

Dari keterangan Hendi, lanjut Ganjar, hingga tanggal 8 September kemarin, kasus meninggal akibat Covid-19 di Kota Semarang berjumlah 658. Sementara total kasus positif adalah 507 dan pasien sembuh 5.501.

"Makanya, data yang disampaikan pak Wiku ada 2.591 kasus positif di Kota Semarang, padahal sesuai dashboard Pemkot Semarang, hanya 500 san. Kok jaraknya beda jauh, maka saya minta pak Hendi segera memberikan klarifikasi untuk pencocokan data," tegasnya.

Baca Juga: Edhy Prabowo kena Corona, Gerindra: Kondisinya Terus Memebaik, Sudah Ketawa

Meski data sebenarnya tak sebanyak yang disampaikan pusat, tetap saja Ganjar mengingatkan Pemkot Semarang untuk tetap getol mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, ia meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan lebih ketat.

"Harus lebih ketat lagi, maka kalau kami membuat penegakan hukum secara masif akhir-akhir ini, semuanya harus mendukung agar semuanya paham dan sadar. Kalau tidak taat, harus dihukum," terangnya.

Kontributor : Dafi Yusuf