- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah daerah bersiap menghadapi kekeringan ekstrem akibat El Nino tahun 2026.
- Pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dini, optimalisasi sumber air, serta pemetaan lokasi rawan kekeringan secara lintas sektor.
- Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan guna menjaga ketahanan warga serta menanggulangi dampak krisis air tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyatakan, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang di berbagai daerah.
"Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
"Karena dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan kerja terkait.
"Langkahnya, bisa dimulai dari mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Menurut Kakung, jika ketersediaan air menipis, distribusi bantuan air bersih harus segera dilakukan.
“Karena itu juga sangat perlu untuk melakukan identifikasi titik-titik mana yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan data tersebut, distribusi bantuan air bersih dan langkah penanganan lainnya dapat dilakukan lebih cepat,” terangnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng: PPS Cilacap Kunci Penggerak Ekonomi Selatan
Kakung juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penanganan kekeringan. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi.
"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dimaksimalkan demi mengantisipasi dampak kekeringan serta menjaga ketahanan masyarakat selama musim kemarau," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Stefan Keeltjes Masuk Nominasi Best Coach Pegadaian Championship 2025/2026
-
Korban Skandal Kiai Cabul Ndholo Kusumo Pati Tak Perlu Takut, Ombudsman dan LPSK Jamin Perlindungan
-
El Nino Mengintai, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Pemda Perkuat Antisipasi Kekeringan
-
Sayangkan Penanganan yang Lambat, Komnas HAM Dorong Kiai Cabul Ndholo Kusumo Dihukum Berat
-
Ulah Bejat Kiai Cabul, Ponpes Ndholo Kusumo Ditutup! Ratusan Santri Harus Pindah