- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah daerah bersiap menghadapi kekeringan ekstrem akibat El Nino tahun 2026.
- Pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dini, optimalisasi sumber air, serta pemetaan lokasi rawan kekeringan secara lintas sektor.
- Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan guna menjaga ketahanan warga serta menanggulangi dampak krisis air tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyatakan, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang di berbagai daerah.
"Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
"Karena dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan kerja terkait.
"Langkahnya, bisa dimulai dari mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Menurut Kakung, jika ketersediaan air menipis, distribusi bantuan air bersih harus segera dilakukan.
“Karena itu juga sangat perlu untuk melakukan identifikasi titik-titik mana yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan data tersebut, distribusi bantuan air bersih dan langkah penanganan lainnya dapat dilakukan lebih cepat,” terangnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng: PPS Cilacap Kunci Penggerak Ekonomi Selatan
Kakung juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penanganan kekeringan. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi.
"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dimaksimalkan demi mengantisipasi dampak kekeringan serta menjaga ketahanan masyarakat selama musim kemarau," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Pengacara Yoyok Sukawi Bantah Aset Disita, Kuasa Jual Juga Ditolak PN Semarang
-
Pameran Senang Riang Lagu Anak Lokananta Ditutup dengan Musikalisasi Puisi
-
Diduga Intimidasi Warga yang Nongkrong, Polresta Solo Amankan 4 Orang
-
BRI Jadi Koordinator Himbara di Danantara Housing Expo 2026
-
Waspada Potensi Bencana Alam di Jateng, Sarif Abdillah: Pelatihan Relawan Jangan Kendor!