SuaraJawaTengah.id - Masuk zona merah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo belum akan mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan DKI Jakarta.
Pihaknya, justru saat ini sedang mendorong edukasi kepada masyarakat agar semuanya tertib protokol kesehatan. Selain itu, langkah tegas berupa penegakan hukum juga diambil.
"Kita butuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," kata Ganjar pada. Kamis (10/9/2020).
Menurut Ganjar, penegakan hukum sangat penting dilakukan dan untuk mendorong sosialisasi. Gerakan penegakan hukum dilakukan secara massif, termasuk di zona-zona merah Jawa Tengah.
"Daerah Jawa Tengah yang sekarang zona merah Kota Semarang. Yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka, penegakan hukum inilah yang kita minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami," terangnya.
Selain itu, Ganjar juga menggenjot tes massif di seluruh Kabupaten/Kota se Jateng. Dengan tes massif itu, maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, sehingga penanganannya bisa dipercepat.
"Beberapa Kabupaten/Kota di Jateng baru mulai aktif, yang sebelumnya ada juga diam saja. Kalau diam saja, ya pasti hijau lha wong ndak dites. Makanya sekarang Kabupaten/Kota ditarget untuk menggelar tes massal. Saya minta dipenuhi target itu, jangan takut jumlahnya naik, jangan takut citranya jelek karena itu," tegasnya.
Justru, dengan semakin banyak kasus positif yang diketahui, akan mudah dilakukan penanganan-penanganan. Sehingga, suatu saat dipastikan kasus Covid-19 di Jawa Tengah akan turun.
"Saat tes massal dilakukan, dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang dites, lalu apakah bisa dikatakan sudah representatif atau belum. Jadi nanti ketahuan, apakah bisa dikategorikan terkendali atau belum. Kan nanti grafiknya akan kelihatan," ucapnya.
Baca Juga: Jurnalis Legendaris AS: Trump Sudah Tahu Ada Covid-19 Sebelum Jadi Pandemi
Hingga saat ini, pihaknya mengatakan belum akan mengambil tindakan ekstrim untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah.
"Kami belum akan mengambil langkah ekstrim. Tapi kalau ini meningkat terus karena ketidakdisiplinan, maka bisa saja kami mengambil tindakan yang lebih dari itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
60 Peserta Pilkada Positif Corona, Ketua KPU: Semua Tanpa Gejala
-
BPK Akan Periksa Penggunaan Anggaran Covid-19 di Sulawesi Selatan
-
Anies Berlakukan Lagi PSBB Total, Epidemiolog UI: Pilihan Logis
-
Tak Ada Anggaran, Pembinaan Atlet Muda Garut Terbengkalai
-
MPV Laris Jadi Ambulans COVID-19, Dinkes Bangka Distribusikan 12 Unit
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
-
Gebrakan Awal Tahun, Saloka Theme Park Gelar Saloka Mencari Musik Kolaborasi dengan Eross Candra
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga