SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen.
Keputusan yang diambil Ganjar untuk menaikkan UMP tahun 2021 berbeda dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang sudah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik atau sama dengan upah minimum 2020.
Terkait keputusan Ganjar tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, R Heru Setyawan mengatakan, keputusan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tegal akan menunggu rapat penetapan UMK tahun 2021 pada Kamis (5/11/2020) mendatang.
Menurut Heru, dalam rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kota Tegal akan mempertimbangkan masukan dari pengusaha dan pekerja sebelum menetapkan UMK 2021.
Selain itu, besaran UMK juga akan mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bahari.
"Kalau memang ada kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kami akan mengikuti kebijakan dari Pemprov Jateng," ujar Heru, Sabtu (31/10/2020).
Menurut Heru, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja terkait upah minimum 2021. Dalam surat edaran itu, upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020 karena mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih minus.
"Nanti nunggu rapat di Dewan Pengupahan hari Kamis seperti apa. Sejauh ini kami masih mengikuti kebijakan Menteri Tenaga Kerja," ujar Heru.
Heru mengatakan, UMK Kota Tegal tahun 2020 sebesar Rp 1.925.000. Artinya, besaran UMK ini lebih tinggi Rp126.021 dari UMP 2021 yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jateng.
Baca Juga: Cerita Sekeluarga Isolasi Mandiri: Tak Ada Bantuan, Tetangga Antar Makanan
"UMK sekarang masih relevan karena situasi sekarang perusahaan belum pulih betul, omzetnya turun semua," ujar Heru.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di rumah dinasnya, Jumat (30/10/2020) mengatakan, UMP Jateng tahun depan sebesar Rp1.798.979,12. Artinya, terdapat kenaikan dibanding UMP tahun 2020 yang hanya sebesar Rp1.742.015.
"UMP Jateng tahun 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan," ujarnya.
Kontributor : F Firdaus
Tag
Berita Terkait
-
Apa Sih Bedanya UMR, UMP, UMK dan UMS? Berikut Penjelasannya
-
Kabar Bahagia untuk Buruh, Ganjar Naikan UMP Jateng 3,27 Persen
-
Buruh Minta Gubernur Tak Ikuti SE Menaker Terkait Tidak Ada Kenaikan Upah
-
UMP 2021 Tak Naik, Serikat Buruh Akan Kembali Gelar Aksi
-
Ditutup Gegara Dangdutan, Tempat Wisata dan Hiburan Kota Tegal Dibuka Lagi
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga
-
Bupati Pati Sudewo Diciduk KPK! Operasi Senyap di Jawa Tengah Seret Orang Nomor Satu
-
Uji Coba Persiapan Kompetisi EPA, Kendal Tornado FC Youth Kalahkan FC Bekasi City