Disebut Ikut Menolak SKB 3 Menteri, Bupati Banyumas Protes Keras

SuaraJawaTengah.id - Bupati Banyumas, Achmad Husein turut serta disebut ikut menolak SKB 3 Menteri oleh Mantan wali kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar.

Dalam pesannya, Fauzi mengapresiasi, kepala daerah Banyumas, Ciamis dan Pariaman yang tegas menolak penerapan SKB 3 Menteri. Karena penolakan terhadap SKB ini menurut dia demi keselamatan anak-anak peserta didik.

Menurutnya, beberapa daerah menerapkan pakaian muslimah di sekolah punya tujuan mendidik akhlak dan berpakaian sesuai dengan agama dan budaya lokal masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Achmad Husein mengklarifikasi ucapan Fauzi yang menyeret namanya.

Baca Juga: Umumkan PPKM Micro, Bupati Banyumas Achmad Husein Dihujat Masyarakat

"Itu tidak benar itu, hoaks. Bupati Banyumas selamanya itu akan patuh dan akan memedomani peraturan apapun yang dikeluarkan pemerintah pusat. Saya kecewa ini, protes," katanya dengan nada tinggi, Rabu (17/2/2021).

Hal tersebut menindaklanjuti berita yang ditulis salah satu media daring yang menyebutkan Bupati Banyumas turut menolak aturan SKB 3 Menteri.

"Ini tolong Republika, sampaikan kepada atasannya. Ndak bener beritanya, salah itu. Yang saya sampaikan itu bukan menolak SKB 3 Menteri. Tetapi ini dijaman ekonomi lagi susah, jangan mewajibkan terutama SD dan SMP Negeri, menarik pungutan apapun kepada orangtua, termasuk seragam," jelasnya.

Bukan tanpa sebab, Husein menilai, karena saat ini siswa menjalani sekolah dari rumah. Nantinya jika sudah tatap muka, baru dirinya mempersilahkan siswa pakai seragam.

"Bahkan untuk orang-orang yang tidak mampu, sesuaikan kemampuan kita, yang miskin dan tidak mampu akan kita tanggung (seragam SD dan SMP). Tapi yang lain-lain SKB 3 Menteri itu saya patuhi semua. Ndak ada masalah, kita wajib patuh," lanjutnya.

Baca Juga: ABK Asal Banyumas Meninggal di Argentina, Keluarga Minta Haknya Dilunasi

Menanggapi aturan SKB 3 Menteri sendiri, Husein mengaku patuh dengan aturan pusat. Pemkab Banyumas sendiri telah menindaklanjuti melalui Dinas Pendidikan aturan tersebut.

"Kalau mereka semua (sekolah identitas muslim) sepakat ya tidak usah memaksakan. Belum tentu yang muslim pun berjilbab. Itu haknya mereka," pungkasnya.

Kontributor : Anang Firmansyah