Ilustrasi batu bara dari tambang. Kadin Indonesia menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa yang diambil pemerintah terkait dengan larangan ekspor batu bara. (shutterstock)
Ia pun berharap agar pemerintah dapat menerapkan sistem reward dan penalties yang adil dan konsisten, bukan memberlakukan sistem sapu jagat kepada seluruh perusahaan batu bara.
"Ditambah lagi mengetahui bahwa kebutuhan PLN adalah kurang dari 50 persen dari jumlah produksi nasional dan pemberlakuan sistem ini akan mengurangi pendapatan PNPB serta pelaku bisnis harus menanggung biaya demurrage yang cukup signifikan," pungkas Arsjad.
[ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Ditarget Mundur Sore Ini, Gibran Disebut Bertahan karena Diminta Ayahnya
-
Usulan Hak Menyatakan Pendapat Sudah Diterima Puan, Nasib Polemik Gibran Ditentukan Usai Sidang
-
Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KAI Bidik Reaktivasi Jalur Kedungjati-Tuntang 2027, 6.800 Bangunan Jadi Perhatian
-
SDA Melimpah, Rakyat Belum Sejahtera, PKB Jateng Angkat Gagasan Sosialisme Islam
-
Pastikan Tepat Sasaran, Semen Gresik Gelar Monev Program FMM di Enam Desa Sekitar Perusahaan
-
2,5 Juta Produk di Jateng Bersertifikat Halal, Pemprov Terus Lakukan Pendampingan UMKM
-
Puncak Klasemen di Putaran Pertama, Bos Kendal Tornado FC Ingatkan Target Promosi Liga 1