SuaraJawaTengah.id - Masyarkat di dunia kini tengah mempercepat pemberian vaksin booster. Namun hal itu rupanya tidak bagi warga di Jepang.
Tidak semua warga Jepang sepakat dengan pemberian vaksin booster. Mereka pun menganggap pemerintah lambat menangani Pandemi COVID-19.
Mayoritas warga Jepang berpendapat bahwa program suntikan dosis penguat (booster) vaksin COVID-19 terlalu lambat, demikian menurut sebuah jajak pendapat yang digelar kantor berita Kyodo.
Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa warga Jepang punya pendapat beragam tentang cara Perdana Menteri Fumio Kishida menangani pandemi, termasuk keputusannya pekan lalu yang melonggarkan aturan perbatasan.
Kemarahan publik terhadap penanganan pandemi ikut menjadi penyebab turunnya pemerintahan Yoshihide Suga, perdana menteri sebelumnya. Kishida kini menghadapi hal yang sama menjelang pemilihan penting di majelis tinggi parlemen pada Juli.
Sekitar 73 persen responden dalam jajak pendapat itu selama akhir pekan merasa bahwa kemajuan program booster masih terlalu lambat.
Meski demikian, 54,1 persen responden setuju dengan cara Jepang menangani virus corona secara keseluruhan.
Hingga Jumat, baru sekitar 12 persen populasi di negara itu telah menerima dosis booster. Padahal, hampir 30 persen penduduknya berusia 65 tahun ke atas dan berisiko lebih tinggi jika tidak dilindungi dengan booster. Kishida juga telah berulang kali berjanji untuk mempercepat program tersebut.
Kishida pekan lalu mengaku dirinya belum menerima dosis booster, tapi akan mendapatkannya pada awal Maret.
Baca Juga: Diminta Cepat Menikah Oleh Kedua Orang Tuanya, Ayu Ting Ting Akui Masih Trauma Takut Gagal Lagi
Jepang sejauh ini termasuk negara kaya yang menerapkan pembatasan paling ketat, namun dikecam oleh pelaku bisnis dan pendidikan.
Hampir separuh dari responden dalam survei dua hari lewat telepon itu mengatakan "terlalu dini" untuk melonggarkan kendali perbatasan.
Perbatasan mulai 1 Maret akan dibuka secara bertahap bagi pengunjung asing, kecuali wisatawan.
Sekitar 45,7 persen mengatakan keputusan itu terlalu cepat, kata Kyodo, sementara 34,9 persen mengatakan "tepat" dan 16,3 persen menyebutnya sudah terlambat.
Secara keseluruhan, dukungan bagi Kishida meningkat sedikit menjadi 56,6 persen meski ketidaksetujuan terhadap pemerintahannya bertambah 2,2 poin menjadi 27,4 persen.
[ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Jelang Iduladha 2026, Muhammadiyah Semarang Siapkan 50 Lokasi Salat Ied Tersebar di Penjuru Kota
-
Ada Tempat Hiling Baru, 23 Semarang Shopping Center Resmi Buka dengan Konsep Oase yang Bikin Fomo
-
Dampingi Prabowo Panen Raya, Ahmad Luthfi Sebut Budidaya Udang Memiliki Prospek Bagus
-
Sambut Demam World Cup, adidas Buka Toko Terbesar di Jateng Berkonsep 'Home of Sport' di Semarang
-
Pastikan Tepat Sasaran, BRI Peduli Salurkan 3.200 Paket Sembako bagi Warga Tegal