Aturan Ruang Digital Diperketat, Bagaimana Plus dan Minusnya?

SuaraJawaTengah.id - Dua minggu belakangan istilah blokir-memblokir ramai diperbincangkan, bermula dari aturan terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewajibkan platform digital untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Aturan itu menyebutkan perusahaan pemilik platform digital, alias penyelenggara elektronik, yang sudah beroperasi di Indonesia harus mendaftar sampai batas waktu terakhir 20 Juli, jika tidak, mereka akan diberi sanksi, paling berat pemutusan akses.

Kementerian tidak main-main soal sanksi blokir itu, terhitung sejak Sabtu (30/7/2022) lalu, hampir sepuluh layanan asing diputus aksesnya karena tidak kunjung mendaftar.

Alhasil, masyarakat memprotes kebijakan ini karena merasa dirugikan, salah satunya karena uang tidak bisa dicairkan dari PayPal, yang layanannya waktu itu diblokir karena tidak mendaftar.

Baca Juga: LinkAja dan Pertamina Lakukan Sinergi Buat Pembelian BBM Bersubsidi

Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, mengatakan dunia digital ibarat hutan belantara, perlu ada aturan, tata kelola.

"Kalau tidak, isinya penuh dengan predator," kata Ardi dikutip dari ANTARA Jumat (5/8/2022).

Ungkapan tersebut sama sekali tidak bermaksud menyebut internet, ruang digital, adalah hal yang negatif dan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah aktor jahat. Perkembangan internet selama 10 tahun terakhir begitu pesat, banyak layanan dan aktivitas baru yang muncul berkat keberadaan teknologi tersebut.

Dampak internet dan teknologi digital paling terasa dua tahun belakangan, kegiatan sehari-hari seperti belajar dan bekerja bisa dilakukan dari jarak jauh memanfaatkan berbagai layanan digital.

Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, yang diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, perlu dilihat sebagai tata kelola ruang digital Indonesia.

Baca Juga: Jangan Salah! Beda PSE dengan PMSE dan Dampaknya ke Pajak

Menurut Ardi, tata kelola digital harus dilakukan untuk melindungi masyarakat, sebagai pengguna layanan digital, dan mendorong pertumbuhan industri. Jika tidak, dia khawatir tidak ada aturan yang jelas dan ruang digital menjadi kacau.