Murka! Ahmad Luthfi Soal OTT KPK Cilacap: Integritas Itu Perbuatan, Bukan Cuma di Mulut

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menunjukkan kemarahannya saat menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.

Luthfi menegaskan, peringatan keras mengenai pentingnya integritas bagi kepala daerah dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) sudah menjadi mantranya sejak lama, namun seakan tak digubris.

Rasa prihatin dan geram Luthfi sangat beralasan. Kasus di Cilacap ini seolah menjadi tamparan ketiga bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah sebelumnya dua kepala daerah lain, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan, juga tersandung kasus serupa. Ini menandakan adanya masalah serius yang terus berulang di kalangan pejabat daerahnya.

“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Ahmad Luthfi dengan nada tegas di Semarang pada Sabtu, 14 Maret 2026 lalu.

Kekecewaan Gubernur semakin dalam mengingat Pemprov Jateng sebenarnya sudah proaktif menggandeng KPK untuk upaya pencegahan. Melalui program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, pengarahan intensif telah diberikan tidak hanya kepada kepala daerah, tetapi juga hingga anggota DPRD di seluruh Jawa Tengah.

Bahkan, dalam setiap kesempatan, termasuk saat peringatan Hari Korupsi Sedunia, Luthfi tak pernah absen mengingatkan jajarannya untuk tidak bermain-main dengan anggaran dan yang terpenting adalah tidak melanggar hukum. Namun, OTT di Cilacap membuktikan bahwa peringatan itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.

Menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, Ahmad Luthfi menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk kembali memberikan peringatan yang lebih keras. Menurutnya, ini harus menjadi pelajaran pahit bagi seluruh bupati, wali kota, dan ASN di wilayahnya.

"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," tandasnya.

Luthfi lantas menjabarkan makna integritas dalam perbuatan yang sesungguhnya. Menurutnya, itu adalah tindakan nyata untuk tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dengan cara itulah, birokrasi yang bersih dan baik bisa terwujud.

Baca Juga: Jawa Tengah Bersiap Sambut 'Serbuan' Pemudik Lebaran 2026: Antara Kerinduan dan Kesiapan Darurat

"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya," lanjutnya.

Di tengah sengkarut kasus ini, Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap tidak boleh terganggu. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik, terutama menjelang persiapan layanan mudik dan balik Lebaran 2026 yang krusial.