SuaraJawaTengah.id - Debat dalam Pilpres 2024 bakal segera memasuki tahap akhir. Pada debat keempat berikutnya 21 Januari 2024 di antaranya mengambil tema 'Pembangunan Berkelanjutan'.
Lantas, bagaimanakah pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah?
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Setia Budi Solo, Yulianto mengatakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jateng masih terseok-seok.
Di antaranya soal kemiskinan yang tak kunjung terentaskan. Di mana orang miskin dari tahun ke tahun di Jateng masih itu-itu saja.
Sejak Ganjar Pranowo menahkodai Jateng, pada Maret 2013 ada 4,73 juta penduduk miskin, sedangkan 10 tahun kemudian pada Maret 2023, penduduk miskin masih 3,79 juta orang.
Di mana penurunan jumlah penduduk miskin di bawah target Ganjar 10%.
"Yang miskin masih miskin. Kemiskinan di Jateng masih sama saja dari periode lalu sampai sekarang. 2022 ke 2023 hanya turun 0,16%. Tak turun signifikan," katanya, Selasa (16/1/2024).
Data kemiskinan yang dipegang pemerintahan di era Ganjar Pranowo seharusnya langsung ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. Terlebih Ganjar memimpin Jawa Tengah selama dua periode, 2013-2023.
Ada 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jateng pada Maret 2023, di antaranya mulai Kebumen 16,34%, Brebes 15,78%, Wonosobo 15,58% hingga Sragen 12,87% dan Klaten 12,28%.
Baca Juga: Kebiasaan Memencet Jerawat Apakah Memperburuk Kondisi? Ini Penjelasan Dokter
"Sudah tahu datanya kemiskinan masih tinggi, ya sinkronkan. Langsung datangi lokasi. Berikan stimulan. Selain pak Ganjar, para elite partai politiknya juga bisa melakukan hal sama seperti itu," terang dia.
Namun, ia melihat hal itu tidak dilakukan. Akhirnya, blusukan Ganjar yang digaungkan selama memimpin Jateng hanya sekadar slogan.
Di mana warga miskin bertempat tinggal kurang layak dan tanpa pekerjaan mapan masih ada saja, seperti halnya viralnya potret kemiskinan yang dialami nenek Kaswiyah (79) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes beberapa waktu lalu.
"Fakta di tiap desa begitu. Rumah tidak layak huni, sulit hidup sehari-hari dan pengangguran tinggi. Itu jadi salah satu indikator kemiskinan itu di Jateng yang masih ada," ungkap dia.
Dalam penelitian yang dikerjakannya, Jawa Tengah tertinggal dibanding Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY dalam mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Hal itu tak lepas dari kurang seriusnya kepala daerah dalam menyinkronisasi program dengan realitas di lapangan.
Menuju Jawa Tengah madani, menurutnya kondisi sekarang masih jauh panggang dari api. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang tak tuntas selama Ganjar 10 tahun memimpin Jateng.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Semen Gresik Maknai Hari Kartini dengan Mendorong Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan
-
Semangat Hari Kartini, BRI Perkuat Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Inklusif
-
Dorong Bisnis Berkelanjutan, BRI Terapkan Praktik ESG dalam Strategi Operasional
-
BRI Raih Tiga Penghargaan di Infobank 500 Women 2026, Tegaskan Kepemimpinan Perempuan
-
Skandal Investasi Bodong 'Snapboost' di Blora: Nama Guru SMA Terseret, Ratusan Juta Melayang