Pilpres 2024: Kemenangan Berbayar Nyawa, Puluhan Petugas Pemilu Jateng Gugur

SuaraJawaTengah.id - Pesta demokrasi tahun 2024 kembali menyisahkan duka. Puluhan petugas yang turut mengawal Pemilu 2024 di Jateng dikabarkan meninggal dunia.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mencatat terdapat 33 petugas meninggal dunia hingga 19 Februari 2024.

"Terbanyak merupakan petugas dari Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara atau KPPS," ucap Kadiv SDM dan Litbang KPU Jateng, Mey Nurlaela.

Mey kemudian merinci petugas pemilu yang meninggal dunia diantaranya 13 anggota KPPS, 10 Panitia Pungutan Suara (PPS) dan 10 orang dari Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Selain itu, masih banyak ratusan petugas mengalami sakit pasca menyukseskan gelaran pemilu 2024.

"Anggota KPPS yang sakit 412 orang, PPS 58 orang, dan 63 orang linmas," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi turut berbela sungkawa atas gugurnya beberapa personil Polri hingga TNI setelah ikut bertugas mengawal pesta demokrasi.

"Semoga teman-teman kita diterima disisi Allah," kata Lutfi saat memimpin Apel Pagi di Mapolda Jateng, Senin (19/1/24).

Dijelaskan Luthfi, secara keselurahan jalannya pesta demokrasi 2024 di Provinsi Jateng tidak ada kendala berarti. Ini artinya petugas di lapangan berhasil memberikan jaminan kepada masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.

Baca Juga: Anggota Polisi di Kota Semarang Meninggal Saat Tugas Pengamanan Pemilu, Sempat Mengeluh Sesak Nafas

"Keberhasilan ini bukan keberhasilan perorangan. Tetapi keberhasilan seluruh anggota polda termasuk stake holder lainnya," jelasnya.

Meski demikian, Lutfi mengungkapkan tugas polri dalam mengawal pemilu 2024 belum selesai. Setelah ini pihaknya masih terus mengawal proses pemilu sampai pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, jajaran kepolisian akan terus melakukan pendekatan persuasif untuk menghindari gejolak dari masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu.

"Apapun hasil pemilu nanti, harus kita terima bersama. Kita punya koridor hukum untuk itu," tukasnya.

Kontributor : Ikhsan