Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Selasa, 30 April 2024 | 14:39 WIB
Masa Demo di Banjarnegara panjat pintu gerbang Pendopo Dipayudha Adigraha, Selasa (30/4/2024). [Suara.com / Citra Ningsih]

SuaraJawaTengah.id - Aksi demo masyarakat di Pendopo Dipayudha Adigraha Kantor Kabupaten Banjarnegara diwarnai dengan kericuhan pada Selasa (30/4/2024).

Sejumlah masyarakat tampak memanjat hingga mendorong  paksa gerbang pendopo yang dijaga ketat oleh polisi.

Aksi saling lempar batu juga terjadi disela sela demo tuntutan pelantikan Kepala Desa hari ini. Melihat suasana semakin tak terkendali, Polisi pun menyemprotkan water canon ke masa unjuk rasa yang berada di luar gerbang.

Sedikitnya masyarakat dari 57 desa menuntut agar Kepala Desa terpilih tetap bisa dilantik. Sementara hingga saat ini, agenda pelantikan yang dikabarkan oleh PJ Bupati Banjarnegara belum dilaksanakan.

Baca Juga: Menengok Cara Unik Ngabuburit Warga Banjarnegara, Keliling Kampung Naik Kuda

“Pokoknya harus dilantik hari ini, kami sudah melakukan proses pemilihan sesuai aturan, dan PJ Bupati waktu itu sudah mengizinkan (prlaksanaan pilkades,” kata Sofyan ditengah aksi unjuk rasa.

Sebelumnya, pilkades Banjarrnagara sempat akan diundur sesuai anjuran Kemendagri yaitu setelah proses pemilu selesai. Namun warga mendesak untuk tetap dilaksanakan pemilihan pada 5 Maret 2024 kepada PJ Bupati Banjarnegara.

Kemudian, permohonan tersebut dikabulka oleh PJ Bupati dan pemilihan Kepala Desa pun berlangsung sampai penentuan pemenang.

Namun sampai pada hari ini, pelantikan Kepala Desa yang sebelumnya sudah dijadwalkan justru gagal total.

"Kami merasa dibohongi, kemarin pak PJ sudah mengundang untuk dilakukan gladi untuk pelantikan, tapi ternyata tidak jadi karena dipending 2 tahun katanya," sebut Syarif Hidayat.

Baca Juga: Asyiknya Ngabuburit Sambil Panahan di Banjarnegara

Menurutnya, tidak ada jaminan apapun ketika kepala desa terpilih akan dilantik nantinya.

"Mestinya kalau sudah terpilih harus cepat-cepat dilantik, kalau menunggu sampai 2 tahun siapa yang akan menjamin ? Sementara pak PJ akhir bulan sudah selesai tugas disini. Gimana kalau ternyata 2 tahun kemudian akan dilakukan pilkades ulang? Tentu saja kami yang berada di pihak kades terpilih merasa dirugikan," tambah Syarif.

Kontributor : Citra Ningsih

Load More