SuaraJawaTengah.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) selalu menjadi sorotan publik. Apalagi soal penerapan sistem baru yang dilakukan pemerintah.
Namun demikian, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah membuka posko pengaduan dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Tahun Ajaran 2024/2025 di wilayah tersebut.
"Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah membuka Posko Pengaduan PPDB tahun 2024," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida dikutip dari ANTARA di Semarang, Rabu (6/6/2024).
Menurut dia, PPDB merupakan pelayanan pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat sehingga harus dipastikan bahwa prosesnya berlangsung secara berintegritas, objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
Oleh karena itu, kata dia, bagi masyarakat yang menemukan penyimpangan atau menjadi korban dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB di Jateng dapat berkonsultasi, menyampaikan laporan, atau aduan kepada Ombudsman Jateng.
"Konsultasi dan laporan atau pengaduan melalui WA Pengaduan di nomor 0811-998-3737 atau melalui platform media sosial Ombudsman RI Jateng," katanya.
Farida memastikan bahwa segala pelayanan di Ombudsman tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis, dan yang terpenting bahwa identitas pelapor dapat dirahasiakan dalam keadaan tertentu.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jateng menyediakan 225.230 kursi untuk calon peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri pada tahun ajaran 2024/2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Uswatun Hasanah menyebutkan untuk jenjang SMA negeri tersedia sebanyak 120.012 kursi yang tersebar di 362 sekolah di 35 kabupaten/kota.
Baca Juga: Viral Pasangan Pengantin Pamer Tubuh Kekar, Publik Singgung Malam Pertama
"Ada 3.308 rombongan belajar untuk SMA negeri. Untuk SMK negeri ada kuota 105.218 kursi yang tersebar di 305 sekolah di Jateng dengan 2.892 rombongan belajar," katanya.
Ia mengatakan bahwa kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jateng mengalami peningkatan 3.000-an kursi dibandingkan sebelumnya, salah satunya karena penambahan sekolah baru.
Menurut dia, tren serapan peserta didik baru ke jenjang SMA dan SMK negeri juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk pada tahun ini dengan 541.073 siswa yang lulus dari SMP/MTs.
"Persentase serapan ke SMA/SMK negeri saat PPDB 2023 sebanyak 41,27 persen. Insya Allah tahun 2024 ada peningkatan menjadi 41,62 persen. Jadi, nambah sekitar 3.000-an peserta didik baru," katanya.
Uswatun mengatakan, keterserapan peserta didik ke jenjang SMA/SMK sederajat memang belum mencapai 50 persen, tetapi ke depan akan terus ditambah, termasuk dengan penambahan rombongan belajar dan sekolah.
PPDB SMA/SMK Negeri Jateng 2024 telah diluncurkan oleh Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana pada 3 Mei lalu, disusul pembuatan akun dan verifikasi berkas pendaftaran yang bisa dilakukan mulai 11 sampai dengan 24 Juni 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Terkini
-
Sambut Pergantian Tahun, Indosat Siapkan Jaringan 5G Terluas di Semarang, dan Pacu Ekonomi Digital
-
Semarang Diguyur Hujan Ringan: Waspada Potensi Banjir Rob dan Dampak Ekonomi
-
Desa Sumberagung Grobogan Kini Terang Benderang: BRI Peduli Hadirkan 10 PJU Tenaga Surya
-
Kudus di Ujung Tanduk: Menteri LHK Ancam Sanksi Berat Imbas TPA Berbahaya di Atas Tebing
-
Peran BRILink Agen Hadirkan Akses Keuangan dan Pertumbuhan Usaha di Pelosok Desa