19% Lahan di Jateng Belum Bersertifikat, Pemprov dan Kementerian ATR/BPN Siap Kolaborasi

Total kontribusi mencapai Rp86,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan BPHTB sebesar Rp1,91 triliun, Hak Tanggungan sebesar Rp84 triliun, Pajak Penghasilan (PPH) Rp783 miliar, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp281,6 miliar.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menambahkan bahwa pemerintah provinsi siap bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah dan mendorong reforma agraria yang lebih inklusif.

“Kehadiran Menteri Nusron Wahid sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di Jawa Tengah. Kami siap bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, terutama untuk memastikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih jelas dan terintegrasi,” ujar Gubernur Luthfi.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, diharapkan proses sertifikasi tanah di Jawa Tengah dapat semakin cepat dan meluas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mengurangi potensi sengketa lahan di masa depan.