Prioritaskan Konsolidasi Daerah, DPD Golkar Jawa Tengah Tolak Ikut Campur Urusan Munaslub

SuaraJawaTengah.id - Isu mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir.

Wacana itu ramai diperbincangkan setelah muncul suara dari sejumlah kader yang menilai perlunya evaluasi terhadap kepemimpinan partai di tingkat pusat.

Munaslub sendiri merupakan forum tertinggi partai yang bisa digelar di luar jadwal Munas reguler, dengan alasan mendesak, salah satunya terkait kepemimpinan.

Jika benar-benar terlaksana, Munaslub bisa menjadi momentum penting untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan Partai Golkar.

Meski demikian, tidak semua pengurus daerah menanggapi serius wacana ini. Sebagian DPD di daerah, termasuk di Jawa Tengah, memilih untuk tidak terlibat terlalu jauh.

Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan pihaknya kini sedang fokus mengurus agenda konsolidasi internal di daerah, bukan memikirkan Munaslub.

"Maaf, kami lagi fokus konsolidasi Musda kabupaten kota, nggak ngurusin Munaslub, Mas," kata Saleh, Minggu (24/8/2025).

Menurutnya, Musyawarah Daerah (Musda) kabupaten/kota menjadi prioritas utama karena menyangkut regenerasi kepengurusan dan penguatan struktur partai hingga ke tingkat bawah.

Saleh menilai, konsolidasi ini lebih strategis untuk memastikan soliditas partai di Jawa Tengah.

Baca Juga: Jejak Kelam Dukun Pengganda Uang Racuni Pasutri di Pemalang, Ternyata Residivis Kasus Serupa

Sementara itu, dari tingkat pusat, hingga saat ini DPP Partai Golkar belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu Munaslub.

Namun, dinamika internal yang berkembang menunjukkan adanya aspirasi berbeda dari sejumlah kader yang mendorong evaluasi organisasi.

Wacana Munaslub Partai Golkar memuncak sebagai respons atas dinamika kepemimpinan di internal partai.

Meskipun kerap menyebar secara informal, akar isu ini bisa ditelusuri sejak munculnya keraguan terhadap legitimasi Ketua Umum Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia.

Bahlil secara tegas membantah adanya rencana pelaksanaan Munaslub yang bermaksud menggantikannya sebagai ketua umum.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Kalimantan Selatan pada Minggu (3 Agustus 2025)