- Pada awal Ramadan, siswa di Magelang dan Tangerang menerima paket Makanan Bergizi Gratis dengan porsi sangat minim.
- Menu berisi susu, roti, dan kurma itu dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran negara sebesar Rp11.500 per porsi.
- Hal ini memicu kekecewaan orang tua sekaligus kecurigaan masyarakat terkait transparansi tata kelola anggaran program pemerintah tersebut.
Angka itu yang bikin orang tua makin gerah. Rp11.500. Bagi sebagian orang mungkin terhitung kecil. Tapi bagi orang tua yang tiap hari belanja di warung dan tahu harga eceran, angka itu terasa janggal jika dibandingkan dengan isi kotaknya.
Bergizi Takjil Masjid
Situasi makin miris karena diwaktu yang sama selama Ramadan, masjid-masjid membagikan takjil gratis dengan menu yang—jujur—lebih layak.
Kemarin sore, anak saya sepulang TPA menjinjing plastik berisi sekotak nasi uduk lengkap dengan lauk ayam katsu dan selada. Masih ditambah satu cup kolak pisang, dan aneka macam jajanan.
Semua itu dari sedekah sukarela jemaah masjid. Tidak ada embel-embel APBN. Sonder anggaran negara, maupun tender proyek.
Pada titik ini, pertanyaan orang tua murid terdengar lebih seperti kegelisahan ketimbang amarah. Bagaimana mungkin program negara dengan anggaran triliunan rupiah, kalah saing dari dapur gotong royong masjid?
Masjid mengumpulkan recehan jemaah, tapi bisa menyajikan nasi lengkap dengan lauk. Negara mengumpulkan pajak, tapi menyajikan roti kecil dan tiga kurma.
Ironi kadang tidak perlu dibesar-besarkan—ia cukup dibuka dari dalam kotak makan.
Namun kita perlu adil menilai. Mengelola program makan gratis untuk ribuan, bahkan jutaan anak bukan perkara mudah.
Baca Juga: Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
Ada persoalan distribusi, rantai pasokan, standar gizi, hingga pengawasan. Tidak bisa serta merta menyederhanakan semuanya menjadi “negara tidak becus”.
Meski begitu, tidak bisa juga mengabaikan logika publik yang sangat sederhana: Jika komunitas saja bisa menyajikan menu lebih variatif dari dana sukarela, wajar muncul pertanyaan soal efisiensi di level kebijakan.
Di situ letak keresahannya. Bukan semata pada ukuran roti atau jumlah kurma. Melainkan pada kesenjangan antara rencana besar pemerintah dan rasa yang diterima masyarakat di lapangan.
Kritik Bukan Membangkang
Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto diserang habis-habisan di ruang digital karena mengkritik program MBG.
Kritik dianggap sebagai bentuk sikap tidak bersyukur. Seolah mempertanyakan program pemerintah berarti menolak bantuan dan melakukan pembangkangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Shin Tae-yong Kasih Kode Rotasi Skuad Persija, Shayne Pattynama Bisa Unjuk Gigi di League Cup
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Hati-hati! Wakil Ketua DPRD Jateng Peringatkan Bahaya Bullying di Sekolah
-
Kabur ke Hutan Dua Hari, Dua Pria di Purbalingga Ditangkap dengan Bukti 23.198 Obat Keras
-
Wakil Ketua MK Ingatkan Bahaya AI: Jangan Sampai Mematikan Kemampuan Berpikir Kritis
-
Heboh Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Pati, Bapak dan Kakak Tiri Jadi Pelaku
-
Jangan Tunggu Korban Berjatuhan! Sarif Abdillah Desak Pemda Ubah Total Cara Tangani Bencana