Viral! Perjuangan Kepala Desa di Temanggung Bujuk ODGJ Rekam KTP, Pakai Rokok Hingga Jajanan

Dalam video terlihat seorang pria berpakaian keki lengkap dengan topi yang ternyata adalah kepala desa setempat. Ia ikut membantu tim dalam membujuk ODGJ agar bersedia melakukan perekaman KTP.

Menurut pengalaman tim Gempita, keterlibatan langsung kepala desa dalam kegiatan seperti ini tergolong jarang terjadi.

Kehadiran beliau menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

4. Peran Tim Gempita dalam Pelayanan Inklusif

Tim Gempita sendiri merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, mendapatkan hak administrasi kependudukan.

Kelompok seperti ODGJ sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar, termasuk pembuatan KTP. Padahal, dokumen ini sangat penting untuk berbagai kebutuhan, mulai dari akses layanan kesehatan hingga bantuan sosial.

Melalui program ini, petugas tidak menunggu warga datang, tetapi justru mendatangi langsung mereka di lapangan.

Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik bisa dilakukan secara lebih humanis dan proaktif.

5. Momen Viral yang Mengandung Nilai Empati

Baca Juga: Viral, Skandal Oknum Kades di Demak, Diduga Selingkuh dengan Istri Orang di Kamar Kos

Video yang diunggah oleh @wulan.semar ini tidak hanya menarik perhatian karena keunikannya, tetapi juga karena nilai kemanusiaan yang ditampilkan.

Banyak warganet yang mengapresiasi perjuangan tim di lapangan, terutama karena mereka harus menghadapi kondisi yang tidak mudah dengan penuh kesabaran.

Kehadiran kepala desa juga dinilai sebagai contoh kepemimpinan yang turun langsung dan tidak hanya mengandalkan instruksi dari balik meja.

6. Pentingnya Kesadaran terhadap Kelompok Rentan

Kisah ini menjadi pengingat bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan publik.

ODGJ bukan hanya membutuhkan penanganan kesehatan, tetapi juga pengakuan sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama, termasuk dalam administrasi kependudukan.