Budi Arista Romadhoni
Jum'at, 08 Mei 2026 | 08:40 WIB
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. [Istimewa]
Baca 10 detik
  • Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendesak pemerintah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Iduladha pada Jumat (8/5/2026).
  • Pengawasan ketat bertujuan mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku yang berisiko menurunkan kualitas daging serta merugikan masyarakat secara ekonomi.
  • Pemerintah daerah diminta memeriksa fisik hewan di pasar dan lalu lintas ternak untuk menjamin pemenuhan standar kesehatan serta syariat.

SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha.

"Ini menjadi krusial guna memastikan seluruh hewan yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan, kelayakan fisik, dan kesesuaian syariat Islam," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/5/2026).

Kakung, sapaan akrab Sarif menekankan bahwa pengawasan yang lemah berisiko meningkatkan peredaran hewan ternak yang sakit, yang tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat membatalkan keabsahan ibadah kurban itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan syariah dan kesehatan, hewan kurban harus dalam kondisi aktif, memiliki nafsu makan baik, serta bebas dari cacat fisik seperti pada bagian ekor maupun telinga.

"Hewan kurban harus benar-benar bebas dari penyakit agar aman dikonsumsi masyarakat saat proses penyembelihan nanti," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Secara khusus, Kakung menyoroti ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih menghantui populasi ternak sapi, kambing, dan domba.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. [Istimewa]

Gejala klinis seperti luka pada mulut dan kaki, demam tinggi, serta kondisi tubuh yang lemah harus diwaspadai secara serius oleh petugas di lapangan.

“Penyebaran PMK dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas daging kurban, mengganggu rantai distribusi ternak, hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan pangan nasional," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung menambahkan, pemerintah harus melakukan mitigasi sejak dini. Dinas Peternakan di daerah harus melakukan cek fisik menyeluruh di pasar-pasar hewan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Soroti Persiapan Haji 2026, Layanan Jemaah Jadi Prioritas

“Pemerintah daerah juga bisa memperketat pemeriksaan lalu lintas ternak antar daerah sehingga bisa mengantisipasi sejak dini jika hewan kurban terjangkit PMK,” ujarnya.

Selain pengawasan pemerintah, Kakung mengimbau calon pekurban agar lebih jeli dalam memilih hewan. Masyarakat diingatkan untuk tidak sekadar tergiur oleh harga murah atau ukuran hewan yang besar tanpa memerhatikan kondisi kesehatannya.

"Masyarakat harus lebih bijak. Jangan hanya melihat harga dan ukuran, tetapi pastikan hewan tersebut sehat, tidak cacat, dan sesuai syariah," tandasnya.

Load More