Budi Arista Romadhoni
Senin, 13 April 2026 | 06:21 WIB
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. [Istimewa]
Baca 10 detik
  • Ketua IKA UNAIR Khofifah Indar Parawansa menyoroti perlunya pemerataan dokter spesialis guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.
  • Pemerintah akan menerapkan sistem pendidikan berbasis rumah sakit sebagai suplemen untuk mempercepat produksi tenaga medis spesialis.
  • Distribusi dokter spesialis yang merata di seluruh wilayah Indonesia diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan.

SuaraJawaTengah.id - Krisis tenaga dokter spesialis yang belum merata di seluruh Indonesia menjadi perhatian serius Ketua Umum IKA Universitas Airlangga (UNAIR), Khofifah Indar Parawansa. Ia menyoroti pentingnya terobosan dalam sistem pendidikan kedokteran sebagai salah satu kunci untuk mengatasi persoalan tersebut.

Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini menilai, penguatan kembali pendekatan pendidikan berbasis rumah sakit atau hospital based  dapat menjadi formula ampuh untuk mempercepat produksi dokter spesialis yang siap diterjunkan ke berbagai daerah.

Hal ini disampaikannya saat melantik Pengurus Wilayah IKA UNAIR Jawa Tengah di UTC Convention Hotel, Semarang, Sabtu (11/4/2026). Momen ini menjadi strategis lantaran mayoritas pengurus yang dilantik berprofesi sebagai tenaga medis.

Khofifah menjelaskan evolusi sistem pendidikan kedokteran di Indonesia yang perlu dicarikan titik keseimbangan barunya untuk menjawab tantangan zaman.

"Pendidikan kesehatan negeri ini mengawali hospital based kemudian berubah university based. Namun tidak mudah mengambil keputusan antara hospital based dan university based dan saat ini Pemerintah melalui Kemenkes akan menambah formula hospital based tanpa mengurangi porsi university based," jelas Khofifah dalam sambutannya.

Menurutnya, langkah ini bukan untuk menegasikan sistem university based yang sudah berjalan, melainkan sebagai suplemen strategis untuk mengisi kekosongan dokter spesialis, khususnya di wilayah 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Transmigrasi).

Ia mencontohkan betapa timpangnya distribusi tenaga kesehatan saat ini. Masih banyak daerah di luar Pulau Jawa yang bahkan tidak memiliki satu pun dokter untuk spesialisasi tertentu, seperti jantung atau bedah saraf. Kondisi ini secara langsung berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.

"Ada standar yang disepakati bagaimana mengukur IPM dengan melihat peta distribusi layanan berkualitas terutama hadirnya para dokter spesialis di berbagai titik terutama di daerah 4T yang selama ini mengalami kesenjangan layanan kesehatan," tegasnya.

Lebih jauh, Khofifah mengaitkan isu pemerataan kesehatan ini dengan ketahanan nasional. Menurutnya, sebuah negara yang kuat dibangun oleh sumber daya manusia yang unggul. SDM yang unggul tidak hanya lahir dari pendidikan yang baik, tetapi juga dari jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Baca Juga: Unik! Pedagang Es Teller di Pekalongan Pakai Daun Pisang Imbas Harga Plastik Naik, Ini 5 Faktanya

Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, kata dia, akan berdampak langsung pada produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya turut menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Mengawal NKRI dengan beragam cara akan menjadi pagar NKRI bahwa IPM mendapat perhatian karena pendidkan, kesehatan dan kesejahteraan bagus sehingga menurunkan kemiskinan dan pengangguran," terangnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar keseimbangan antara dua pendekatan pendidikan medis ini terus dijaga, sehingga tujuan utama untuk melahirkan tenaga medis yang kompeten dan tersebar merata bisa tercapai.

"Pentingnya menjaga keseimbangan antara hospital based dan university based untuk melahirkan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas dan dirasakan secara merata," pungkasnya.

Load More