Budi Arista Romadhoni
Jum'at, 06 November 2026 | 14:42 WIB
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Prof. Satyawan Pudyatmoko saat kunjungan di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026). [Suara.com/Budi Arista Romadhoni]
Baca 10 detik
  • Kepala BPGMN Prof. Satyawan Pudyatmoko mengunjungi Desa Kartika Jaya pada Jumat, 6 November 2026.
  • BPGMN mendorong pemulihan mangrove dan penerapan sistem silvofishery untuk mengatasi kenaikan air laut Pantura.
  • Pemerintah mengombinasikan penanaman mangrove dengan pembangunan tanggul laut serta pengembangan ekonomi warga pesisir.

SuaraJawaTengah.id - Ancaman kenaikan air laut mulai menjangkau kawasan permukiman masyarakat pesisir utara Jawa Tengah. Menghadapi kondisi tersebut, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pemulihan ekosistem mangrove sebagai benteng alami untuk menekan abrasi sekaligus menjaga sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Kepala BPGMN, Prof. Satyawan Pudyatmoko mengatakan, penguatan ekosistem pesisir menjadi salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan air laut yang kini mulai mencapai kawasan pedesaan.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Prof. Satyawan berdialog dengan kepala desa untuk mengetahui persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Menurutnya, penanaman mangrove memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Keberadaan tanaman tersebut juga mampu menjaga ekosistem yang mendukung kehidupan berbagai biota laut, seperti ikan, udang, dan kepiting.

"Mangrove itu berperan sebagai benteng alami untuk menekan abrasi sekaligus juga untuk kegiatan perekonomian, misalnya dengan adanya tangkapan-tangkapan hasil laut seperti udang, seperti ikan, lalu kepiting dan lain sebagainya," kata Prof. Satyawan.

Dia menilai, penguatan mangrove perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penerapan sistem silvofishery atau perpaduan antara budidaya perikanan dengan pelestarian ekosistem mangrove.

Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat tetap menjalankan usaha tambak tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir.

"Di sana tadi kita lihat bersama ini ada tambak yang saya kira ke depannya memang harus dipadukan antara tambak dengan mangrove atau dengan kata lain ada silvofishery agar perekonomian berjalan dengan baik, tapi lingkungan juga masih tetap terjaga," ujarnya.

Mangrove dan Giant Sea Wall Bakal Dikombinasikan

Baca Juga: Tanam Mangrove di Jepara, Wagub Jateng Ingatkan Pentingnya Menjaga Ekosistem

Upaya melindungi kawasan Pantura dari ancaman kenaikan air laut juga diarahkan melalui kombinasi solusi berbasis alam dengan pembangunan infrastruktur pelindung pantai atau giant sea wall.

Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu pendekatan nature-based solution yang dapat melengkapi pembangunan tanggul laut. Dengan demikian, perlindungan kawasan pesisir tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan ekosistem alami.

"Jadi, penanaman mangrove itu seperti nature-based solution ya. Jadi, tidak hanya semata-mata membangun dinding raksasa, tapi juga nanti dikombinasikan dengan penanaman mangrove," kata Mayjen TNI Sriyanto.

Dia mencontohkan pengembangan konsep tersebut di wilayah Demak yang menjadi salah satu prototipe untuk penanganan kawasan Pantura ke depan.

Menurutnya, BPGMN telah berkoordinasi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa untuk menyelaraskan upaya perlindungan pesisir, termasuk melalui kombinasi penanaman mangrove dan pembangunan tanggul laut.

Sementara itu, Prof. Satyawan menegaskan, penerapan kombinasi tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Sebab, kondisi dan kebutuhan perlindungan di setiap kawasan pesisir tidak selalu sama.

Load More