SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengklaim sedang mengawasi terhadap seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk mengantisipasi adanya penyelewengan jabatan dan anggaran daerah. Pengawasan itu dilakukan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) KPK.
"Ini kebetulan langsung ada 35 Bupati/ Wali Kota, untuk tidak menyelewengkan anggaran. Tim unit Korsupgah KPK memantau," kata Basaria disela acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah, di Hotel Gumaya Semarang, Senin (1/4/2019).
Dia mengatakan, alasan pengawasan itu dilakukan lantaran praktik jual-beli jabatan masih ditemukan di jajaran pemerintahan daerah. Dia pun berharap, seluruh anak buah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tak melakukan pelanggaran hukum.
"Kenapa ASN jadi perhatian KPK ? yang namanya jual beli itu masih ada mulai rekrutmen sampai duduk jabatan, termasuk perizinan," kata Basaria.
Baca Juga:Amien Rais Pilih People Power Ketimbang MK, Ini Penjelasan BPN
Basaria mengungkapkan, contoh penyelewengan salah satunya pada dana desa, di mana Kepala Desa mengembalikan sebagian uang kepada kepala daerah atau kepala daerah yang belum paham dan membelanjakan dana tersebut untuk pribadi.
"Macam-macam, ada 80 persen dalam bentuk suap, termasuk pengadaan barang dan jasa, mark up dan lain-lain. Itu sebabnya jadi fokus KPK," ujarnya.
Pihaknya menyarankan, jika para kepala daerah lebih baik berkordinasi dengan KPK untuk membicarakan jika masih diperlukan adanya pemahaman dan pelatihan agar tidak salah langkah dalam pemanfaatan anggaran.
"Jangan sungkan tanya ke tim kita. Minta buat pelatihan, tim kita akan datang, daripada harus ada OTT (operasi tangkap tangan) lagi. Untuk kepentingan bapak dan ibu supaya jangan sampai salah langkah," imbaunya.
Basaria juga mengungkap jika bisa jadi kapan saja tim unit Korsupgah berada di kantor atau tempat kepala daerah yang diawasi. Adapun tugas pengawasan tim Korsupgah KPK, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
Baca Juga:Sarri Akui Faktor Keberuntungan dalam Kemenangan Chelsea atas Cardiff
"Segala bentuk kalau ada penyelewengan terpantaunya lebih cepat. Jadi tim Korsupgah setiap saat ada di tempat bapak dan ibu, akan ada peringatan lebih dulu, satu dua kali tidak berhenti, langsung kami lakukan penindakan," tegasnya di hadapan para kepala daerah se Jateng.
Kontributor : Adam Iyasa
