Ritual Unik Petani Kendeng Tagih Janji Pemerintah Soal Pabrik Semen

SuaraJawaTengah.id - Para petani Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) di wilayah Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menggelar ritual 'ngalungi sapi', Jumat (12/4/2019).

Ritual dilakukan dengan memandikan sapi serta memberikan sajian makanan kepada sapi-sapi tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada hewan ternak yang telah membantu dalam proses bertani.

Ritual itu juga bertepatan dengan dua tahun, atau tepatnya pada 12 April 2017 lalu, saat dikeluarkannya rekomendasi dari tim ahli KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) atas wilayah Pegunungan Kendeng, khususnya yang berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang.

"KLHS yang telah disusun, harus dipegang teguh dan dijalankan demi kelestarian lingkungan. Kartini Kendeng tidak pernah putus untuk mengingatkan kepada semua yang mempunyai janji-janji itu," ujar Sukinah selaku koordinator Kartini Kendeng.

Bagi Sukinah, dan para Kartini Kendeng, KLHS merupakan perintah Presiden RI yang lahir saat bertemu petani Kendeng pada tanggal 2 Agustus 2016 di Istana Negara Jakarta.

"Harapan petani Kendeng bahwa pemerintah serius memperhatikan masa depan Pegunungan Kendeng, masa depan anak cucu kita semua dan masa depan negeri ini. Kenapa? karena kelestarian Kendeng adalah hal yang mutlak harus dilakukan dan dilindungi," papar dia.

Hingga saat ini, kata Sukinah, rekomendasi hasil KLHS Kendeng satupun belum dijalankan oleh pemerintah Jokowi saat ini, baik pusat maupun daerah.

Bahwa, dasar operasi PT Semen Indonesia di Rembang banyak melakukan pelanggaran dan hasil rekomendasi KLHS Kendeng tidak dipatuhi sama sekali.

"Bagi kami, sampai kapanpun akan terus memperjuangkan kelestarian Pegunungan Kendeng, terus menolak keberadaan industri semen dan penambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng," katanya.

Kartini Kendeng juga mengingatkan, mendekati Pemilu 2019, kepada para capres dan cawapres, partai politik hingga caleg, bahwa suara rakyat bukan untuk 'dibeli' dengan janji-janji kosong tanpa realisasi keberpihakkan pada kepentingan rakyat.