SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak warganya untuk tidak ikut aksi 22 Mei di Ibu Kota. Aksi tersebut akan digelar sejumlah pihak untuk menyikapi hasil Pilpres 2019 yang akan disampaikan KPU RI pada 22 Mei.
Ganjar mengajak seluruh masyarakat Jateng melakukan kegiatan positif pada tanggal 22 Mei.
"Momentum tersebut lebih baik digunakan untuk mengaji dan silaturahmi karena bertepatan dengan malam Nuzulul Quran atau turunnya Alquran," ujar Ganjar di Semarang, Jumat (17/5/2019).
Pada 22 Mei, Ganjar akan mengikuti pengajian dan silaturahmi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Wisma Perdamaian Semarang. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan 1440 Hijriyah.
Baca Juga:Salahkan Pemilu dan Lebaran Picu Defisit, Sri Mulyani Ditertawai Said Didu
"Kita 'ngaji' saja yuk, saya ingin membuat pengajian besar dan kita ingin libatkan pascapengajian itu kumpul bersama FKUB agar semua bisa berkumpul dengan riang gembira," kata Ganjar.
Orang nomor satu di Jateng itu menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan instruksi agar semua kepala daerah mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyulut konflik sosial.
Selain itu, ia menyebut TNI-Polri telah pada seluruh masyarakat di daerah tidak terpancing provokasi dengan berangkat ke Jakarta.
"Kemarin kita dikumpulkan Pak Mendagri dan menerima arahan dari TNI-Polri. Untuk mengurangi konflik-konflik sosial, disarankan dari daerah tidak perlu ke Jakarta karena proses sedang berjalan," katanya.
Terkait dengan hasil Pemilu 2019, khususnya pemilihan presiden, Ganjar menilai bahwa semua telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari C1 sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Baca Juga:Massa Daerah Dilarang ke Jakarta, Wiranto: Pemilu Sudah Selesai
Menurut Ganjar, saat C1 ditandatangani tidak ada saksi yang menolak, justru malah ada yang tidak punya saksi.
Ketika kemudian sudah berjalan dan melahirkan gejolak di tengahnya, kata Ganjar, maka harus diikuti dinamikanya, namun jalur konstitusional mesti tetap dijaga.
"Dari proses yang sudah ada, kita ini ibarat lari maraton yang mau masuk finish, jangan keluar dari jalan, dari track yang sudah ada. Kita juga melihat, apa-apa yang tidak disepakati karena mungkin ada yang dianggap tidak sesuai, maka ada koridornya," kata Ganjar.
"Saksi sudah bekerja mulai C1 ditandatangani, penghitungan mulai dari TPS sudah bertingkat sekarang sudah masuk ke Jakarta semua, tentu ada penjenjangan," Ganjar menambahkan (Antara)
