SuaraJawaTengah.id - Polemik antara PB Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai audisi untuk menjaring bibit pebulutangkis yang akan dihentikan klub badminton terbesar di Indonesia tersebut pada tahun 2020 mendatang membuat Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty buka suara.
Sitti menyebut, ada dua hal yang menjadi titik tekan dari KPAI yang dinilai perlu menjadi perhatian PB Djarum.
“Prinsipnya kami tidak ingin menghentikan sebuah audisi, selama audisi itu tidak mengandung dua unsur,” kata Sitti Hikmawatty saat ditemui sejumlah awak media di Banyumas, Senin (9/9/2019).
Sitti mejelaskan, unsur pertama merupakan eksploitasi yang sifatnya terselubung. Yaitu pemanfaatan anak untuk promosi secara tidak langsung dengan menggunakan badan mereka sebagai bagian dari media promosi.
Baca Juga:Eks Anggota KPAI: Tak Ada Eksploitasi Anak dalam Audisi PB Djarum
“Dan itu mengapa dikatakan sebagai bagian dari promosi, karena kalau sudah dipakai mereka berarti tidak ada unsur pajaknya, tidak ada batas waktu sampai kapan dipakai,” kata dia.
Titik tekan yang kedua adalah, upaya denormalisasi produk-produk yang berbahaya. Karena menurut Sitti, rokok di dalam UU Kesehatan Nomor 39 tahun 2009 dikatakan sebagai produk yang bahaya, maka mulai dari peredarannya, promosinya, dan interaksi dengan pihak-pihak tertentu harus dibatasi terutama anak-anak.
“Di dalam PP 109 tahun 2012 juga dikatakan bahwa untuk even-even yang disponsori oleh rokok sebetulnya tidak boleh disiarkan secara langsung oleh media. Tentu format bentuk audisi ini walaupun audisinya tidak kita hentikan, tetapi harus melakukan penyesuaikan yang baru,” kata dia.
Atas dasar itu, lanjut Sitti, maka audisi dalam bentuk yang sekarang memang akan diakhiri.
“PB Djarum di dalam pertemuan terakhir pada tanggal 4 September 2019 mengatakan, ‘Oke Bu, kalau gitu’. Awalnya dia tidak mau, tapi, ‘Oh ya udah Bu, kalau gitu’. Prinsipnya KPAI bukanlah seperti Satpol PP, ada masalah bubar-bubar gitu. Tidak begitu, tetapi kita tetap mengawasi persiapannya. Karena yang memiliki tata aturan itu yang nantinya akan mengeksekusi,” kata dia.
Baca Juga:KPAI: Kami Tak Ingin Hentikan Audisi PB Djarum
Sitti menyontohkan, bila audisi bertentangan dengan kawasan tanpa rokok.
“Nah yang punya perda kawasan tanpa rokok itu kan dari Pemda. Ya, jadi (dalam hal itu, nantinya) silakan pemda yang menilai, dan begitu seterusnya,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Sitti mengatakan audisi sekarang ini untuk sisi eksploitasinya sudah mulai menurun, hanya belum clear.
“Makanya kita melakukan evaluasi, ini bagaimana untuk rencana ke depannya. Sebetulnya sih sederhana saja. Kalau semua brand itu diturunkan, itu selesai. Jadi kalau masih ada (eksploitasi dan denormalisasi) kami akan berembuk lagi dengan kementerian,” kata dia.
Sitti juga menegaskan, dari hasil pertemuan kemarin pihaknya sudah memberi kesempatan untuk menyelesaikan sampai satu putaran ini selesai. Artinya sampai final nanti di Kudus.
“Jadi evaluasi bertahap yang dilakukan dari masing-masing kota akan jadi masukan yang akan kita bawa, tapi secara umum akan kita evaluasi sesudah empat kota itu selesai,” kata dia.
