"Yang pertama pola hubungan kelembagaan. Logikanya ketika dimekarkan ada lembaga-lembaga baru. Ada legislatifnya, eksekutif nya. Kemudian di eksekutif akan dibuat perangkat-perangkat daerah baru di mana didalamnya ada sumber daya manusianya. Otomatis ada rekruitmen baru," terangnya.
Kemudian pola hubungan keuangan. Artinya kemudian apakah sumber daya yang ada baik alam maupaun non alam itu saling mendukung.
Untuk menunjang keberlangsungan di daerah yang baru. Harus diidentifikasi dahulu potensi keuangannya.
"Lalu yang ketiga ada pola hubungan kewenangannya. Sejauh mana dari daerah kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada daerah dan tetap dipegang penuh oleh pemprov maupaun pusat," katanya.
Baca Juga:Duh! Bukan untuk Esek-esek, Pria Ini Bawa Kondom untuk Simpan Sabu
Yang terakhir berkaitan dengan pola hubungan pengawasannya. Bagaimana pola pengawasan di daerah dari legislatif kepada eksekutif.
"Artinya bahwa hubungan tersebut harus clear dari awal. Dan itu tersampaikan kepada masyarakat lalu kepada stakeholder lainnya. Bisa dari legislatifnya, bisa dari pelaku usahanya, atau tokoh masyarakat kemudian dari pemerintahnya. Pasti ujung-ujungnya implikasi ke anggaran.
Ia menjelaskan jika pemekaran ini bukan hal yang sederhana. Harus banyak melibatkan peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu azas keterbukaan dan partisipasi publik harus dominan.
"Artinya kebijakan ini bukan top down. Bukan dari pemerintah ataupun legislatif yang mengusulkan tapi memang bottom up. Masyarakat yang ingin agar kepentingannya itu bisa selesai dengan adanya pemekaran baru. Hajat hidupnya melekat pada masyarakat bukan pemerintah," pungkasnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
Baca Juga:Terbakarnya Mobil di Sukoharjo, Polisi Temukan Bukti Jejak Pembunuh Yulia
