SuaraJawaTengah.id - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja melibatkan anak atau para pelajar menjadi perhatian serius. Sebab, demo tersebut berakhir dengan anarkis dan perusakan fasilitas umum.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sempat melakukan debat secara serius dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dalam program acara Mata Najwa, Rabu (4/11/2020) malam.
Saat ditanya soal pelajar yang ikut demonstrasi, Ganjar membeberkan alasan anak-anak tersebut mau turun ke jalan.
"Pelajar hanya iseng. Hampir semua sama jawabannya. Tapi ada orangtua wali murid yang mengatakan dapat grup WA. Maka kemudian mereka tergerak lewat grup WA ini," terang Ganjar dikutip Suara.com, Kamis (05/11/2020).
Baca Juga:Takut Ada Gelombang PHK, Ganjar: Apindo Enggak Usah Takut
Ganjar sebagai kepala daerah yang resah karena pelajar ikutan demo mengaku ingin melindungi anak-anak tersebut.
Baginya, anak-anak harus dilindungi agar tidak masuk ke dalam kondisi yang relatif bahaya.
"Kalau ada anak-anak di situ kan bisa jadi korban," imbuh Ganjar.
Ganjar menyoroti informasi dari seluruh Indonesia bahwa demonstrasi tersebut polanya mirip yang pada intinya merobohkan pagar.
Soal cara mengidentifikasi demonstran, Ganjar mengaku tidak memiliki skill intelejen sehingga ia hanya menilai dari pola demonya.
Baca Juga:Kasus Covid-19 di Jateng, Ganjar: Tren Kasus Aktif dan Angka Kematian Turun
"Gampang saja, saya membaca bahwa di situ kemudian ada pilok pertama, terus kemudian ada lempar lampu, terus mecahin batu bata, maka pada saat itu ini pasti sudah skenario ricuh, begitu saja," terangnya.
Pemaparan Ganjar tersebut mendapat bantahan dari Haris Azhar yang menilai seharusnya pelajar diberi ruang untuk melakukan demonstrasi.
"Saya mau bilang, anak remaja punya hak. Greta yang memimpin gerakan climate change, yang sampai dia pidato di depan PBB, tapi dia juga pakai celana pendek muter di mana-mana, itu juga anak kecil," tegas Haris.
Haris menambahkan, Indonesia sudah menandatangani konvensi hak anak. Oleh karena itu, penandatanganan tersebut bisa jadi rujukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak.
Soal pilok memilok para demonstran, tambah Haris, hal itu bukanlah sebuah kejahatan melainkan pelanggaran umum.
"Jadi menuduh anak-anak melakukan kejahatan, dituduh anarko, berbagi WA, memangnya berbagi Wa apa yang salah?" ujarnya lagi.
